Penegakan Hukum dalam Kerangka Perlindungan Gajah Sumatera di Kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung

dsc_0828.jpg
Mas Tommy, salah seorang mahout (pawang gajah) di TNWK sedang menunggangi gajah jantan bernama Aji dengan diiringi Ria, seekor gajah betina di Sungai Serayu SPTN II Bungur, TNWK (dok. Pribadi)

Pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebenarnya sudah cukup lama disadari oleh Pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990) pada tanggal 10 Agustus 1990. Secara global, komitmen Pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan terlihat dari ratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity. Lebih lanjut, pada 1993 Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun Biodiversity Action Plan for Indonesia (BAPI) sebagai kerangka kerja untuk konservasi keanekaragaman hayati selama Repelita V dan VI serta untuk Rencana Pembangunan 25 Tahun.[1]

Pasca reformasi, terdapat dorongan yang besar untuk mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah. Hal tersebut kemudian diakomodir melalui ketentuan otonomi dan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 22/1999). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dilakukan pula suatu perubahan atas BAPI agar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang a quo. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 2003 dengan penyusunan Indonesian Biodiversity and Action Plan (IBSAP) 2003-2020 melalui pendekatan yang partisipatif, bottom-up, dan transparan.

Pada tahun 2010, Conference of the Parties (COP) 10 CBD dilaksanakan di Nagoya dan menghasilkan 3 (tiga) kesepakatan global dari total 47 (empat puluh tujuh) keputusan, yakni Aichi Targets, Nagoya Protocol, dan Resource Mobilization. Kesepakatan yang lahir dari COP 10 CBD tersebut berikut isu-isu global yang terkait seperti keekonomian hayati dan perubahan iklim kemudian menjadi dasar dari pemutakhiran IBSAP 2003-2020.[2]

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kenekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh letak gegrafis, luas kawasan, dan banyaknya pulau-pulau. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga kategori, yakni keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman genetik. Keanekaragaman jenis kemudian dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu (1) keanekaragaman hayati yang hidup di ekosistem laut dan pantai (biota laut); dan (2) keanekaragaman hayati yang hidup di ekosistem terestrial (biota terestrial). Informasi biota terestrial sendiri relatif lebih lengkap dibandingkan dengan biota laut.

Berdasarkan data LIPI tahun 2014, fauna laut yang dapat diidentifikasi baru mencapai 5.319 jenis. Bandingkan dengan total 17.432 jenis fauna terestrial yang sudah teridentifikasi dan 4.681 diantaranya adalah vertebrata.[3] Untuk mamalia tercatat 720 jenis (13% jumlah jenis dunia), burung 1.605 jenis (16% jumlah jenis dunia), reptilia 723 (8% jumlah jenis dunia), amphibia 385 jenis (6% dari jumlah jenis dunia), dan kupu 1.900 jenis (10% jumlah jenis dunia).[4] Dengan keanekaragaman tersebut, ancaman kepunahan di Indonesia sangat tinggi. Salah satu ancaman terhadap kelestarian satwa liar, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi oleh undang-undang adalah konversi hutan menjadi perkebunan dengan sistem tanam monokultur seperti sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan.[5]

Selain akibat alih fungsi hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan satwa liar juga menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar. Berdasarkan data statistik Direktorat Jendera Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), selama rentang waktu 2010-2014 terdapat 193 kasus tindak pidana yang berkaitan dengan tanaman dan satwa liar dan masih terdapat 31 tunggakan kasus.[6] Pada 2015 berdasarkan data ProFauna terdapat 66 kasus perdagangan satwa liar. Sementara data yang didapatkan Mongabay menyebutkan bahwa selama 2015 terdapat 91 kasus di Indonesia yang terdiri dari 36 kasus perdagangan satwa yang dilindungi, 9 kasus perburuan, 1 kasus backing perdagangan, 15 kasus perdagangan online, 2 kasus pengangkutan, dan 25 kasus penyelundupan.[7]

 

Perburuan satwa liar di Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam tertua yang didirikan sejak tahun 1936 oleh Residen Lampung dan beberapa kali mengalami perubahan dari segi pengelola maupun penanggungjawab hingga akhirnya ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 1999 oleh Menteri Kehutanan sebagai taman nasional  melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 670/Kpts-II/1999 di area seluas 125.621,31 hektar yang berada di 2 (dua) kabupaten, yakni Lampung Timur dan Lampung Tengah. Potensi fauna yang dimiliki TNWK terdiri atas 50 jenis mamalia diantaranya Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis), Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), tapir (Tapirus indicus), anjing hutan (Cuon alpinus sumatrensis), dan siamang (Hylobates syndactylus syndactylus). Selain mamalia terdapat juga 406 jenis burung dan berbagai jenis reptilia, amfibia, ikan, dan insekta.[8]

Dalam konteks perlindungan satwa liar di TNWK, hewan yang sering diburu diantaranya adalah rusa sambar (Cervus unicolor), babi hutan (Sus scrofa), kijang (Muntiacus muntjak) dan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus). Kijang dan babi hutan umumnya diburu dengan menggunakan jerat untuk kepentingan konsumsi, sementara Gajah Sumatera diburu dengan senjata api untuk diambil gadingnya dan rusa sambar dikonsumsi dagingnya dan/atau dijadikan hiasan. Kijang masuk dalam kategori Least Concern (LE) , rusa sambar masuk ke dalam kategori Vulnerable (VU), dan Gajah Sumatera masuk dalam kategori Critically Endangered (CR) dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN) Redlist. Ketiganya ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No. 7/1999). Oleh karena itu, baik Gajah Sumatera maupun rusa sambar dilarang untuk diburu baik di dalam maupun di luar kawasan suaka dan pelestarian alam. Sementara babi hutan merupakan satwa yang diperbolehkan untuk diburu asalkan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu.

Keberadaan satwa liar di TNWK tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Harimau Sumatera. Data dinamika populasi Harimau Sumatera di TNWK disarikan dari presentasi Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 2010-2013 adalah sebagai berikut :[9]

dsc_0865.jpg

Dari diagram tersebut terlihat bahwa di tahun 2011 terjadi pertumbuhan populasi Harimau Sumatera di TNWK walaupun tidak signifikan dan terjadi stagnansi di tahun-tahun selanjutnya. Populasi Harimau Sumatera di TNWK relatif aman dari perburuan. Sementara nasib Gajah Sumatera yang merupakan ikon dari TNWK agak berbeda dengan Harimau Sumatera. Berikut ini keseluruhan populasi Gajah Sumatera di 6 (enam) satuan kerja yakni TNWK, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, BKSDA Jambi, Taman Nasional Tesso Nilo, BBKSDA Riau, dan KSDA Bengkulu:[10]

Sementara khusus untuk kawasan TNWK, Wildlife Conservation Society (WCS) mencatat terjadi peningkatan populasi sejak tahun 2002 hingga 2010. Pada penelitian tahun 2002, WCS menemukan bahwa estimasi Gajah Sumatera di TNWK sekitar 180 individu dengan rentang estimasi 144-225 individu. Kemudian pada penelitian tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 247 individu dengan rentang estimasi 220-278 individu.[11] Namun, pertambahan tersebut masih diikuti dengan perburuan liar. Berdasarkan data Wildlife Conservation Society (WCS) selama rentang 2010-2015 ditemukan 18 (delapan belas) bangkai Gajah Sumatera di kawasan TNWK. Di tahun 2015 saja ditemukan sedikitnya 5 (lima) gajah dalam keadaan mati.  Kasus terakhir pada 25 Februari 2016 lalu ditemukan 1 (satu) gajah dalam keadaan membusuk, tanpa gading serta gigi.[12]

Wildlife Conservation Unit (WCU)-WCS pada tahun 2007 memperkirakan di TNWK ada 19 pemburu, beberapa penadah, dan satu pengrajin gading yang beroperasi dan tlah menjual 1.785 kg gading sejak 2003 (52 individu gajah).[13] Masih berdasarkan sumber yang sama, dari suatu survei terhadap pemilik satwa dan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi, gading gajah adalah koleksi terbanyak kedua yang dimiliki setelah opsetan atau bagian-bagian tubuh harimau.[14] WCS mencatat sejak Januari 2003 sampai dengan Februari 2015 ada 15 (lima belas) penyitaan gading yang terdokumentasi diantaranya berupa pipa rokok (53%), gigi gajah yang belum diolah (20%), gading utuh (6%), ukiran gading (6%, tulang (6%), dan gajah hidup (6%).[15]

Posisi Lampung yang strategis menjadikan Lampung sebagai rute perdagangan satwa liar, termasuk bagian-bagian tubuhnya. Gading gajah dari daerah Sumatera bagian tengah dan selatan akan dibawa lewat Lampung ke Pulau Jawa, baik untuk dijual di Jakarta ataupun diekspor ke luar Indonesia.[16]

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990, setiap orang dilarang untuk:[17]

“a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan,menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) yakni, “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”[18]

Selain perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990, ada pula beberapa perbuatan lain yang diancam pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa Liar (PP No. 8/1999) yakni aktivitas pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, pengiriman, dan pengangkutan satwa liar tanpa izin, baik yang dilindungi maupun yang tidak.[19]

Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun penegakan hukum atas perbuatan-perbuatan yang diatur dalam UU No. 5/1990 dan PP No. 8/1999, terutama terkait perburuan Gajah Sumatera di TNWK masih belum optimal. Sebagai contoh, gajah yang ditemukan dalam keadaan mati 25 Februari 2016 lalu hingga kini pemburunya belum tertangkap sehingga penanganan kasusnya terhambat. Bahkan, gajah tersebut diduga sudah mati sejak seminggu sebelumnya. Penanganan kasus perburuan gajah di Lampung khususnya TNWK cukup lambat jika dibandingkan dengan kasus perburuan gajah di beberapa daerah  di Sumatera lainnya. Belum lama ini, 2 (dua) orang pemburu gajah ditangkap di Tebo, Jambi. Sebelumnya pada 10 Februari 2015,  aparat Polda Riau menangkap 8 pemburu gajah di Rumbai, Pekanbaru atas perburuan gajah yang dilakukan di Bengkalis. Bahkan di Pelalawan, Riau pada 21 Januari 2016 lalu empat pelaku yang merupakan residivis dari kasus perburuan gajah di Bengkalis divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 20 juta. Walaupun vonis yang diberikan majelis hakim cenderung ringan kepada para residivis tersebut dan belum mengejar pemodal sebagai intelectual dader namun setidaknya proses penegakan hukum yang dilakukan patut diapresiasi.

Kasus yang sedang berjalan proses hukumya saat ini di Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah kasus kepemilikan dan perdagangan 36 buah pipa gading gajah yang dilakukan oleh terdakwa Syaiful Anwar. Terdakwa yang merupakan warga Desa Labuhan Ratu Baru, Way Jepara, Lampung Timur tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan transaksi pada 9 Juni 2016. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan pelanggaran atas Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5/1990. Dalam penanganan kasus ini, seharusnya penegak hukum mengambil pelajaran dari kasus pemburu gajah di daerah lain yang telah disebutkan. Penegak hukum harus menyelidiki sumber perolehan gading gajah tersebut bahkan sampai kepada tataran pemodal sesuai ketentuan mengenai penyertaan di Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut dikarenakan patut diduga ada keterkaitan antara pipa-pipa tersebut dengan gajah yang ditemukan dalam keadaan mati di TNWK sebelumnya.

Polisi kehutanan dalam kerangka penegakan hukum di TNWK 

Berdasarkan data Ditjen PHKA tahun 2014, jumlah personil pengamanan hutan di TNWK adalah sejumlah 70 personil yang terdiri dari 63 orang polisi hutan fungsional dan 7 orang dari satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC).[20]SPORC sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat, dan akurat.

Faktanya, berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan polisi kehutanan (polhut)  yang bertugas di kawasan TNWK hanya berjumlah 55 personil dengan rincian 15 orang bertugas di kantor balai, 11 orang di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Way Kanan, 13 orang di SPTN Wilayah II, 12 orang di SPTN Wilayah III, dan 3 orang di Pusat Konservasi Gajah (PKG). Berkurangnya jumlah polhut yang bertugas tersebut disebabkan oleh mutasi dan pensiun, namun hingga tulisan ini dipublikasi belum ada penambahan personil untuk menutupi kebutuhan di TNWK.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja melainkan dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu substansi hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana fasilitas, dan kebudayaan.[21] Secara substansi hukum, UU No. 5/1990 dan PP No. 8/1999 sudah menyediakan instrumen yang cukup komprehensif, terutama untuk menjerat pemburu satwa liar di kawasan suaka dan pelestarian alam yang jelas merupakan kawasan terlarang untuk perburuan. Unsur kesengajaan dapat dibuktikan dengan relatif mudah. Ketika seseorang membawa senjata api ataupun alat lainnya yang dapat digunakan untuk berburu seperti jerat ke dalam kawasan  TNWK maka yang bersangkutan dapat dikatakan sudah memenuhi unsur kesalahan dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, bagaimana bisa seorang pelaku tindak pidana dikenakan pertanggungjawaban jika tidak ditemukan atau ditangkap? Disinilah peran polhut menjadi sangat signifikan dalam penegakan hukum di kawasan TNWK terutama dalam hal seseorang tertangkap tangan sedang atau akan melakukan kegiatan perburuan satwa liar.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut-II/2014, polhut memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam perlindungan serta pengamanan terhadap hutan berikut satwa liar yang ada di dalamnya. Ada 3 (tiga) bentuk kegiatan yang dilakukan oleh polhut, yakni preemtif, preventif, dan represif. Penegakan hukum masuk ke dalam kegiatan represif dimana kegiatan tersebut bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan, atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.[22] Selain mengandalkan kegiatan represif, kegiatan preventif melalui patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya juga penting. Dengan patroli tersebut, polhut seharusnya dapat memberikan respon dan penanganan yang cepat dalam hal terjadi tindak pidana di dalam kawasan. Namun dengan minimnya personel dan luasnya kawasan TNWK yang harus dijaga, polhut belum dapat melakukan tugas dan fungsi yang diamanahkan secara maksimal. Oleh karena itu, belajar dari kasus yang terjadi di TNWK dimana gajah yang mati baru ditemukan seminggu setelahnya dalam keadaan membusuk, keberadaan polhut dengan jumlah dan sarana yang memadai menjadi sangat penting di kawasan TNWK.

_____________________________

[1] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 1993, Biodiversity Action Plan for Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, hlm. iv

[2] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2016, Indonesia Biodiversity and Action Plan 2015-2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, hlm. 2

[3] Ibid., hlm. 56

[4] Ibid., hlm. 65

[5] Koesnadi Hardjasoemantri, 1991, Hukum Perlindungan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 4

[6] Direktorat Jenderal PHKA, 2014, Statistik Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014, Kementerian Kehutanan, Jakarta, hlm. 45

[7]“Catatan 2015: Perburuan dan Perdagangan Satwa Dilindungi Akankah Terhenti”, http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/catatan-2015-perburuan-dan-perdagangan-satwa-dilindungi-akankah-terhenti/, diakses pada 15 September 2016 pukul 11.00

[8] Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, 2016, Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 23

[9] Presentasi Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dalam  “Diragukan, Populasi Harimau Dunia Meningkat Termasuk Harimau Sumatera”, http://www.mongabay.co.id/2016/04/20/diragukan-populasi-harimau-dunia-meningkat-termasuk-harimau-sumatera/, diakses pada 14 September 2016 pukul 19.00

[10] Direktorat Jenderal PHKA, Op.cit., hlm. 33

[11]“Penelitian: Jumlah Gajah Sumatera di Way Kambas Dapat Diperkirakan Melalui Kotorannya”, www.mongabay.co.id/2015/08/12/penelitian-jumlah-gajah-sumatera-di-way-kambas-dapat-diperkirakan-melalui-kotorannya/, diakses pada 15 September 2016 pukul 18.43

[12]“Perburuan Gading Gajah Marak di Way Kambas”, m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/26/o35qgq284-perburuan-gading-gajah-marak-di-way-kambas, diakses via mobile web pada 14 September 2016 pukul 18.35

[13] Adhiasto dalam Soehartono et. al., dikutip dariUSAID, 2015, Proyek Perubahan untuk Keadilan (Changes for Justice) Kejahatan terhadap Satwa Liar di Indonesia: Penilaian Cepat terhadap Pengetahuan, Tren, dan Prioritas Aksi Saat Ini, USAID, hlm. 33

[14] Ibid.

[15] Ibid., hlm. 34

[16] Ibid.

[17] Lihat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

[18] Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

[19] Lihat Pasal 50-64 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa Liar

[20] Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Op.Cit., hlm. 47

[21] Soerjono Sukanto dalam Bambang Poernomo, 1988, Kapita Selekta Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 188.

[22] Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan

Advertisements

3 thoughts on “Penegakan Hukum dalam Kerangka Perlindungan Gajah Sumatera di Kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s