(Late post) Pointers diskusi media 30 Agustus 2016

1472598183355.jpg
Kopi Deli, 30 Agustus 2016
  • Nilai dari gugatan perdata yang dilakukan oleh Pemerintah melalui KLHK terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan yang kalah di persidangan adalah lebih dari Rp 8,3 T (data KLHK, dikutip dari nasional.kontan.co.id);
  • Gugatan terhadap PT SPS senilai Rp 439 M kalah di pengadilan tingkat banding, sementara dalam gugatan terhadap PT BMH senilai RP 7,9 T PN Palembang menyatakan menolak gugatan KLHK seluruhnya;
  • Pada tanggal 11 Agustus 2016 lalu, PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan KLHK dan sehari setelahnya pada 12 Agustus PT Palembang menerima permohonan banding dari KLHK dan membatalkan putusan PN Palembang sebelumnya.
  • Dalam Perkara bernomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel, Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dari KLHK. Putusan perdata PT. NSP tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dan rujukan hukum (yurisprudensi) untuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kebakaran hutan dalam kasus lain.
    • Putusan PN Jakarta Selatan tersebut mendudukkan strict-liability sebagai dasar pertimbangan untuk meminta pertanggungjawaan perdata LH terhadap kebakaran hutan yang terjadi di dalam konsesi perusahaan; -> Walaupun KLHK menggunakan PMH sebagai dasar gugatan, namun pertimbangan Hakim yang menyatakan perusahaan tetap bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi di lokasi izinnya, baik yang disebabkan oleh perusahaan atau bukan memuat dimensi strict liability. Hal tersebut merujuk pada Permenhut No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran LH yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta beberapa aturan terkait lainnya. Disini kita dapat melihat bahwa masih ada harapan untuk kasus Kebakaran Hutan dan Lahan lainnya selama hakim mau menggali dan mengelaborasi aturan-aturan hukum yang ada. Namun, masih adanya dissenting dari Hakim Nursyam menggambarkan masih cairnya proses pengadilan yang memungkinkan perbedaan pendapat antara satu hakim dengan yang lain bahkan dalam satu perkara. Hakim Nursyam berpendapat bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan bagian dari bencana alam yang ditetapkan oleh Bupati Meranti sehingga PT NSP dibebaskan dari kewajiban melakukan ganti rugi tapi tidak dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
    • Membangun preseden dalam metode perhitungan kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan; -> Dalam perkara PT NSP pihak Kuasa Hukum PT NSP menyatakan bahwa besarnya jumlah permintaan ganti rugi dan pemulihan tidak memiliki dasar. Namun demikian Hakim akhirnya mengabulkan permohonan ganti rugi dan pemulihan LH dalam perkara tersebut. Melihat hal ini, perhitungan kerugian lingkungan PT NSP seharusnya menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam perkara kebakaran hutan lainnya agar terdapat standardisasi dalam penanganan perkara kebakaran hutan, khususnya dalam perhitungan kerugian lingkungan dan kewajiban pembayaran ganti rugi. Ke depannya diharapkan tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai metode penghitungan kerugian dan pembayaran ganti rugi tersebut.
    • Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan, terutama untuk pemulihan kerusakan lingkungan terhadap hutan yang telah terbakar yang dibebankan kepada PT NSP dengan total biaya Rp. 753.745.500.000 -> walaupun putusan tersebut memuat mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000 per hari, namun pemantauan terhadap pelaksanaannya tetap harus dilakukan untuk memastikan putusan untuk melakukan pemulihan tersebut dilakukan segera dan tuntas.
  • ICW dan koalisi Anti Mafia Hutan pernah melakukan eksaminasi terhadap Putusan PN Palembang terhadap perkara PT BMH dengan Nomor: 24/ Pdt.G/ 2015/ PN.Plg.
    • Pemerintah seharusnya terus mendorong agar strict liability menjadi preseden dalam meminta pertanggungjawaban korporasi pemegang izin dalam kebakaran hutan dan lahan. -> Ada dua hal yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata untuk LH, yakni berdasarkan PMH dan berdasarkan konsep strict liability. Kami beranggapan dalam perkara PT BMH, Hakim tidak memahami bahwa berdasarkan konsep strict liablity yang perlu dibuktikan hanya adanya kerugian dan kausalitas antara kegiatan beresiko tinggi dengan pemulihan. Berbeda dengan hakim dalam perkara PT NSP yang mendudukkan konsep strict liability. Paradigma UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melalui pasal 49 sendiri sebenarnya sudah melekatkan pertanggungjawaban dalam kasus kebakaran hutan kepada pemegang izin. Dalam hal ini pembuat undang-undang tidak mementingkan actual conduct. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa penting untuk terus mengedukasi hakim agar memiliki wawasan yang lebih luas mengenai permasalahan ataupun aturan hukum terkait LH.
    • Pemerintah juga perlu memperkuat data dan informasi tentang kualitas maupun neraca SDA-LH, maupun standar baku mutunya, untuk dijadikan dasar pembuktian di persidangan. -> dalam hal ini data inventarisasi SDA menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Logikanya, bagaimana bisa Pemerintah melalui KLHK membuktikan kerugian atas LH jika Pemerintah tidak memiliki informasi yang mutakhir atas SDA yang ada. Data dimaksud juga harus diharmonisasi agar tidak bertentangan satu sama lain.
    • Lembaga peradilan perlu berbenah, memastikan hanya hakim-hakim yang memiliki kepekaan dan wawasan terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup yang menjadi hakim dalam perkara terkait LH. -> ini menegaskan kembali perkataan saya sebelumnya mengenai pentingnya mengedukasi hakim mengenai permasalahan ataupun aturan hukum terkait LH agar hakim tidak memiliki pandangan dan wawasan yang sempit. Walaupun putusan terhadap suatu perkara bisa berbeda tergantung kebijaksanaan hakim, namun perbedaan yang sangat signifikan tentunya menghambat penangan terhadap perkara LH khususnya kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana bisa KLHK menang dalam perkara PT NSP tapi kalah dalam perkara PT BMH. Dari putusan kedua perkara tersebut dapat dilihat disparitas wawasan antara hakim dalam masing-masing perkara. Ke depannya hal-hal seperti ini harus dicegah melalui edukasi hakim.
    • Dalam putusan perkara Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG yang dibacakan pada tanggal 12 Agustus 2016, Hakim PT Palembang memutuskan menerima permohonan banding dari KLHK dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/ Pdt.G/ 2015/ PN.Plg.
  • Awal tahun ini Polda Riau mengeluarkan SP3 atas perkara kebakaran hutan dan lahan yang diduga melibatkan 15 perusahaan. Namun berita tersebut baru naik ke permukaan pada Maret lalu.
    • 15 perusahaan tersebut diantaranya, PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT PAN United, PT Riau Jaya Utama,  PT Suntara Gaja Pati,  PT Siak Raya Timber, PT Hutani Pola Lestari, PT Parawira Group, KUD Bina Jaya Langgam, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Rimba Perkasa, PT Ruas Utama Jaya
    • Paradigma penanganan kasus ini dapat dilihat dari alasan pengeluaran SP3 oleh Polda Riau. Yang paling mencolok adalah alasan bahwa kebakaran yang terjadi dianggap bukan dilakukan oleh Perusahaan melainkan oleh masyarakat yang menguasai ataupun menggarap. Hal ini adalah suatu kemunduran dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. -> Penegak hukum seharusnya lebih paham mengenai strict liability dalam perkara LH. Paradigma UU No. 41 Tahun 1999 (Pasal 49), PP No. 4 Tahun 2001 (Pasal 30) jelas meletakkan pemegang izin sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini ketentuannya sudah ada, tercantum secara expressive verbis sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.
    • Selain itu ada pula alasan mengenai sudah adanya sanksi administrasi. Hal ini perlu diluruskan mengingat dalam penegakan hukum lingkungan saat ini sudah tidak relevan pengkotak-kotakan antara pidana, perdata, dan administrasi. Ketiga proses tersebut perlu berjalan secara bersamaan demi tercapainya penegakan hukum lingkungan yang efektif dan optimal.
    • Lainnya adalah alasan yang sifatnya teknis seperti perusahaan sudah berusaha memadamkan api, sudah memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai, sudah melakukan upaya pencegahan yang memadai -> yang mana seharusnya dibuktikan di persidangan karena apabila sudah diperoleh alat bukti yang cukup dan peristiwa yang disangkakan merupakan tindak pidana sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP maka penyidikan tidak dapat dihentikan kecuali jika ada alasan demi hukum.
  • Berdasarkan data NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) Active Fire Data 13 Januari 2015 – 30 Desember 2015 dengan tingkat kepercayaan 90-100% yang disandingkan dengan peta wilayah administrasi dan konsesi kami mendapati bahwa cukup banyak hotspot yang terdapat di konsesi IUPHHK-HTI di Indonesia. Dengan adanya data hotspot tersebut, seharusnya para pemegang izin sudah dapat memperkirakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagai contoh dalam selang waktu tersebut di PT BMH terdapat grand total 1058 titik api -> dalam hal ini seharusnya pemegang izin lebih menekankan precautionary principle atau prinsip kehati-hatian dalam mengelola konsesinya. Dengan adanya potensi yang besar, pemegang konsesi tentu berkewajiban mengadakan sistem pencegahan dan pengendalian karhutla. Dalih bencana pun tidak dapat digunakan mengingat sudah ada potensi kebakaran hutan dan lahan.
  • Konsep strict liability perlu diatur dan dierapkan secara konsisten dalam penegakan hukum lingkungan. Konsep tersebut secara tidak langsung mempermudah bagi Pemerintah untuk melakukan pembuktian karena tidak perlu membuktikan unsur kesalahan. Asal unsur kerugian dan kausalitas terpenuhi maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pemegang izin.
  • Bagaimana pun pemberian ganti rugi kepada negara dan pemulihan lingkungan tidak akan dapat secara sepenuhnya memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks itu penegakan hukum pidana tetap harus diupayakan sebagai politik hukum. Poses pidana, perdata, dan administrasi seharusnya berjalan bersamaan dan digunakan seluruhnya oleh KLHK sebagai strategi penanganan perkara LH -> Putusan yang sudah ada seharusnya bisa dijadikan pertimbangan untuk proses lainnya yang masih berjalan agar integral antara yang satu dengan yang lain.
  • Perlu dipikirkan langkah tegas yang harus diambil terhadap pemegang izin konsesi yang lahannya berulang kali terbakar dan juga terhadap areal konsesi tsb -> jika tiap tahun konsesinya terus terbakar, tentu dapat disimpulkan bahwa pemegang izin tidak berupaya secara serius dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kebakaran hutan. Dalam hal ini Pemerintah perlu mengambil tindakan lebih seperti pencabutan izin ataupun pelarangan pemberian izin di areal tersebut secara permanen.
  • Pemerintah juga perlu mengatur ‘blacklist’ agar pemilik yang perusahaannya pernah terjerat dalam perkara LH tidak dapat memiliki usaha di sektor yang berdampak pada kerusakan LH kembali -> Terlebih dahulu harus ada konstruksi untuk mengejar beneficial owner agar blacklist tidak hanya kepada pengurus atau pemegang saham yang tertulis. Hal ini sebagai upaya pencegahan. Tentu akan menghemat waktu dibandingkan memberikan izin kembali dan mengatasi perkara yang serupa di kemudian hari.
  • Kerugian lingkungan yang ada saat ini belum memperhitungkan kerugian bagi publik luas terhadap dampak kerusakan. Kedepannya, gugatan pertanggungjawaban kerugian harus juga meliputi beban sosial akibat kerusakan lingkungan (social cost of crime). Bahkan kalau perlu ubikuitas, bisa refer ke transboundary pollution act di Singapura.
  • Pemerintah perlu mengatur mengenai mekanisme penggunaan uang ganti kerugian untuk upaya pemulihan kerusakan lingkungan di daerah yang terdampak. Belajar dari kasus PT NSP selain dibebankan kewajiban pemulihan lingkungan, PT NSP juga diwajibkan melakukan pembayaran ganti rugi sebesar ;
  • Dalam pemberian izin, KLHK harus memperhatikan betul potensi kerusakan lingkungan dan memastikan penerima izin melaksanakan pengelolaan dengan mengedepankan precautionary principle;
  • Sebagai upaya pencegahan, kedepannya pemerintah harus memastikan agar lahan-lahan yang mudah terbakar (seperti gambut), tidak diberikan izin usaha yang bersifat pembukaan lahan. KLHK dan BRG perlu memastikan agar kubah gambut seluruhnya masuk ke dalam kawasan lindung.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s