(Late post) Pointers diskusi media 30 Agustus 2016

1472598183355.jpg
Kopi Deli, 30 Agustus 2016
  • Nilai dari gugatan perdata yang dilakukan oleh Pemerintah melalui KLHK terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan yang kalah di persidangan adalah lebih dari Rp 8,3 T (data KLHK, dikutip dari nasional.kontan.co.id);
  • Gugatan terhadap PT SPS senilai Rp 439 M kalah di pengadilan tingkat banding, sementara dalam gugatan terhadap PT BMH senilai RP 7,9 T PN Palembang menyatakan menolak gugatan KLHK seluruhnya;
  • Pada tanggal 11 Agustus 2016 lalu, PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan KLHK dan sehari setelahnya pada 12 Agustus PT Palembang menerima permohonan banding dari KLHK dan membatalkan putusan PN Palembang sebelumnya.
  • Dalam Perkara bernomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel, Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dari KLHK. Putusan perdata PT. NSP tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dan rujukan hukum (yurisprudensi) untuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kebakaran hutan dalam kasus lain.
    • Putusan PN Jakarta Selatan tersebut mendudukkan strict-liability sebagai dasar pertimbangan untuk meminta pertanggungjawaan perdata LH terhadap kebakaran hutan yang terjadi di dalam konsesi perusahaan; -> Walaupun KLHK menggunakan PMH sebagai dasar gugatan, namun pertimbangan Hakim yang menyatakan perusahaan tetap bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi di lokasi izinnya, baik yang disebabkan oleh perusahaan atau bukan memuat dimensi strict liability. Hal tersebut merujuk pada Permenhut No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran LH yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta beberapa aturan terkait lainnya. Disini kita dapat melihat bahwa masih ada harapan untuk kasus Kebakaran Hutan dan Lahan lainnya selama hakim mau menggali dan mengelaborasi aturan-aturan hukum yang ada. Namun, masih adanya dissenting dari Hakim Nursyam menggambarkan masih cairnya proses pengadilan yang memungkinkan perbedaan pendapat antara satu hakim dengan yang lain bahkan dalam satu perkara. Hakim Nursyam berpendapat bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan bagian dari bencana alam yang ditetapkan oleh Bupati Meranti sehingga PT NSP dibebaskan dari kewajiban melakukan ganti rugi tapi tidak dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
    • Membangun preseden dalam metode perhitungan kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan; -> Dalam perkara PT NSP pihak Kuasa Hukum PT NSP menyatakan bahwa besarnya jumlah permintaan ganti rugi dan pemulihan tidak memiliki dasar. Namun demikian Hakim akhirnya mengabulkan permohonan ganti rugi dan pemulihan LH dalam perkara tersebut. Melihat hal ini, perhitungan kerugian lingkungan PT NSP seharusnya menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam perkara kebakaran hutan lainnya agar terdapat standardisasi dalam penanganan perkara kebakaran hutan, khususnya dalam perhitungan kerugian lingkungan dan kewajiban pembayaran ganti rugi. Ke depannya diharapkan tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai metode penghitungan kerugian dan pembayaran ganti rugi tersebut.
    • Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan, terutama untuk pemulihan kerusakan lingkungan terhadap hutan yang telah terbakar yang dibebankan kepada PT NSP dengan total biaya Rp. 753.745.500.000 -> walaupun putusan tersebut memuat mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000 per hari, namun pemantauan terhadap pelaksanaannya tetap harus dilakukan untuk memastikan putusan untuk melakukan pemulihan tersebut dilakukan segera dan tuntas.
  • ICW dan koalisi Anti Mafia Hutan pernah melakukan eksaminasi terhadap Putusan PN Palembang terhadap perkara PT BMH dengan Nomor: 24/ Pdt.G/ 2015/ PN.Plg.
    • Pemerintah seharusnya terus mendorong agar strict liability menjadi preseden dalam meminta pertanggungjawaban korporasi pemegang izin dalam kebakaran hutan dan lahan. -> Ada dua hal yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata untuk LH, yakni berdasarkan PMH dan berdasarkan konsep strict liability. Kami beranggapan dalam perkara PT BMH, Hakim tidak memahami bahwa berdasarkan konsep strict liablity yang perlu dibuktikan hanya adanya kerugian dan kausalitas antara kegiatan beresiko tinggi dengan pemulihan. Berbeda dengan hakim dalam perkara PT NSP yang mendudukkan konsep strict liability. Paradigma UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melalui pasal 49 sendiri sebenarnya sudah melekatkan pertanggungjawaban dalam kasus kebakaran hutan kepada pemegang izin. Dalam hal ini pembuat undang-undang tidak mementingkan actual conduct. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa penting untuk terus mengedukasi hakim agar memiliki wawasan yang lebih luas mengenai permasalahan ataupun aturan hukum terkait LH.
    • Pemerintah juga perlu memperkuat data dan informasi tentang kualitas maupun neraca SDA-LH, maupun standar baku mutunya, untuk dijadikan dasar pembuktian di persidangan. -> dalam hal ini data inventarisasi SDA menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Logikanya, bagaimana bisa Pemerintah melalui KLHK membuktikan kerugian atas LH jika Pemerintah tidak memiliki informasi yang mutakhir atas SDA yang ada. Data dimaksud juga harus diharmonisasi agar tidak bertentangan satu sama lain.
    • Lembaga peradilan perlu berbenah, memastikan hanya hakim-hakim yang memiliki kepekaan dan wawasan terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup yang menjadi hakim dalam perkara terkait LH. -> ini menegaskan kembali perkataan saya sebelumnya mengenai pentingnya mengedukasi hakim mengenai permasalahan ataupun aturan hukum terkait LH agar hakim tidak memiliki pandangan dan wawasan yang sempit. Walaupun putusan terhadap suatu perkara bisa berbeda tergantung kebijaksanaan hakim, namun perbedaan yang sangat signifikan tentunya menghambat penangan terhadap perkara LH khususnya kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana bisa KLHK menang dalam perkara PT NSP tapi kalah dalam perkara PT BMH. Dari putusan kedua perkara tersebut dapat dilihat disparitas wawasan antara hakim dalam masing-masing perkara. Ke depannya hal-hal seperti ini harus dicegah melalui edukasi hakim.
    • Dalam putusan perkara Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG yang dibacakan pada tanggal 12 Agustus 2016, Hakim PT Palembang memutuskan menerima permohonan banding dari KLHK dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/ Pdt.G/ 2015/ PN.Plg.
  • Awal tahun ini Polda Riau mengeluarkan SP3 atas perkara kebakaran hutan dan lahan yang diduga melibatkan 15 perusahaan. Namun berita tersebut baru naik ke permukaan pada Maret lalu.
    • 15 perusahaan tersebut diantaranya, PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT PAN United, PT Riau Jaya Utama,  PT Suntara Gaja Pati,  PT Siak Raya Timber, PT Hutani Pola Lestari, PT Parawira Group, KUD Bina Jaya Langgam, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Rimba Perkasa, PT Ruas Utama Jaya
    • Paradigma penanganan kasus ini dapat dilihat dari alasan pengeluaran SP3 oleh Polda Riau. Yang paling mencolok adalah alasan bahwa kebakaran yang terjadi dianggap bukan dilakukan oleh Perusahaan melainkan oleh masyarakat yang menguasai ataupun menggarap. Hal ini adalah suatu kemunduran dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. -> Penegak hukum seharusnya lebih paham mengenai strict liability dalam perkara LH. Paradigma UU No. 41 Tahun 1999 (Pasal 49), PP No. 4 Tahun 2001 (Pasal 30) jelas meletakkan pemegang izin sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini ketentuannya sudah ada, tercantum secara expressive verbis sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.
    • Selain itu ada pula alasan mengenai sudah adanya sanksi administrasi. Hal ini perlu diluruskan mengingat dalam penegakan hukum lingkungan saat ini sudah tidak relevan pengkotak-kotakan antara pidana, perdata, dan administrasi. Ketiga proses tersebut perlu berjalan secara bersamaan demi tercapainya penegakan hukum lingkungan yang efektif dan optimal.
    • Lainnya adalah alasan yang sifatnya teknis seperti perusahaan sudah berusaha memadamkan api, sudah memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai, sudah melakukan upaya pencegahan yang memadai -> yang mana seharusnya dibuktikan di persidangan karena apabila sudah diperoleh alat bukti yang cukup dan peristiwa yang disangkakan merupakan tindak pidana sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP maka penyidikan tidak dapat dihentikan kecuali jika ada alasan demi hukum.
  • Berdasarkan data NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) Active Fire Data 13 Januari 2015 – 30 Desember 2015 dengan tingkat kepercayaan 90-100% yang disandingkan dengan peta wilayah administrasi dan konsesi kami mendapati bahwa cukup banyak hotspot yang terdapat di konsesi IUPHHK-HTI di Indonesia. Dengan adanya data hotspot tersebut, seharusnya para pemegang izin sudah dapat memperkirakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagai contoh dalam selang waktu tersebut di PT BMH terdapat grand total 1058 titik api -> dalam hal ini seharusnya pemegang izin lebih menekankan precautionary principle atau prinsip kehati-hatian dalam mengelola konsesinya. Dengan adanya potensi yang besar, pemegang konsesi tentu berkewajiban mengadakan sistem pencegahan dan pengendalian karhutla. Dalih bencana pun tidak dapat digunakan mengingat sudah ada potensi kebakaran hutan dan lahan.
  • Konsep strict liability perlu diatur dan dierapkan secara konsisten dalam penegakan hukum lingkungan. Konsep tersebut secara tidak langsung mempermudah bagi Pemerintah untuk melakukan pembuktian karena tidak perlu membuktikan unsur kesalahan. Asal unsur kerugian dan kausalitas terpenuhi maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pemegang izin.
  • Bagaimana pun pemberian ganti rugi kepada negara dan pemulihan lingkungan tidak akan dapat secara sepenuhnya memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks itu penegakan hukum pidana tetap harus diupayakan sebagai politik hukum. Poses pidana, perdata, dan administrasi seharusnya berjalan bersamaan dan digunakan seluruhnya oleh KLHK sebagai strategi penanganan perkara LH -> Putusan yang sudah ada seharusnya bisa dijadikan pertimbangan untuk proses lainnya yang masih berjalan agar integral antara yang satu dengan yang lain.
  • Perlu dipikirkan langkah tegas yang harus diambil terhadap pemegang izin konsesi yang lahannya berulang kali terbakar dan juga terhadap areal konsesi tsb -> jika tiap tahun konsesinya terus terbakar, tentu dapat disimpulkan bahwa pemegang izin tidak berupaya secara serius dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kebakaran hutan. Dalam hal ini Pemerintah perlu mengambil tindakan lebih seperti pencabutan izin ataupun pelarangan pemberian izin di areal tersebut secara permanen.
  • Pemerintah juga perlu mengatur ‘blacklist’ agar pemilik yang perusahaannya pernah terjerat dalam perkara LH tidak dapat memiliki usaha di sektor yang berdampak pada kerusakan LH kembali -> Terlebih dahulu harus ada konstruksi untuk mengejar beneficial owner agar blacklist tidak hanya kepada pengurus atau pemegang saham yang tertulis. Hal ini sebagai upaya pencegahan. Tentu akan menghemat waktu dibandingkan memberikan izin kembali dan mengatasi perkara yang serupa di kemudian hari.
  • Kerugian lingkungan yang ada saat ini belum memperhitungkan kerugian bagi publik luas terhadap dampak kerusakan. Kedepannya, gugatan pertanggungjawaban kerugian harus juga meliputi beban sosial akibat kerusakan lingkungan (social cost of crime). Bahkan kalau perlu ubikuitas, bisa refer ke transboundary pollution act di Singapura.
  • Pemerintah perlu mengatur mengenai mekanisme penggunaan uang ganti kerugian untuk upaya pemulihan kerusakan lingkungan di daerah yang terdampak. Belajar dari kasus PT NSP selain dibebankan kewajiban pemulihan lingkungan, PT NSP juga diwajibkan melakukan pembayaran ganti rugi sebesar ;
  • Dalam pemberian izin, KLHK harus memperhatikan betul potensi kerusakan lingkungan dan memastikan penerima izin melaksanakan pengelolaan dengan mengedepankan precautionary principle;
  • Sebagai upaya pencegahan, kedepannya pemerintah harus memastikan agar lahan-lahan yang mudah terbakar (seperti gambut), tidak diberikan izin usaha yang bersifat pembukaan lahan. KLHK dan BRG perlu memastikan agar kubah gambut seluruhnya masuk ke dalam kawasan lindung.
Advertisements

Penegakan Hukum dalam Kerangka Perlindungan Gajah Sumatera di Kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung

dsc_0828.jpg
Mas Tommy, salah seorang mahout (pawang gajah) di TNWK sedang menunggangi gajah jantan bernama Aji dengan diiringi Ria, seekor gajah betina di Sungai Serayu SPTN II Bungur, TNWK (dok. Pribadi)

Pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebenarnya sudah cukup lama disadari oleh Pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990) pada tanggal 10 Agustus 1990. Secara global, komitmen Pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan terlihat dari ratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity. Lebih lanjut, pada 1993 Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun Biodiversity Action Plan for Indonesia (BAPI) sebagai kerangka kerja untuk konservasi keanekaragaman hayati selama Repelita V dan VI serta untuk Rencana Pembangunan 25 Tahun.[1]

Pasca reformasi, terdapat dorongan yang besar untuk mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah. Hal tersebut kemudian diakomodir melalui ketentuan otonomi dan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 22/1999). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dilakukan pula suatu perubahan atas BAPI agar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang a quo. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 2003 dengan penyusunan Indonesian Biodiversity and Action Plan (IBSAP) 2003-2020 melalui pendekatan yang partisipatif, bottom-up, dan transparan.

Pada tahun 2010, Conference of the Parties (COP) 10 CBD dilaksanakan di Nagoya dan menghasilkan 3 (tiga) kesepakatan global dari total 47 (empat puluh tujuh) keputusan, yakni Aichi Targets, Nagoya Protocol, dan Resource Mobilization. Kesepakatan yang lahir dari COP 10 CBD tersebut berikut isu-isu global yang terkait seperti keekonomian hayati dan perubahan iklim kemudian menjadi dasar dari pemutakhiran IBSAP 2003-2020.[2]

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kenekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh letak gegrafis, luas kawasan, dan banyaknya pulau-pulau. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga kategori, yakni keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman genetik. Keanekaragaman jenis kemudian dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu (1) keanekaragaman hayati yang hidup di ekosistem laut dan pantai (biota laut); dan (2) keanekaragaman hayati yang hidup di ekosistem terestrial (biota terestrial). Informasi biota terestrial sendiri relatif lebih lengkap dibandingkan dengan biota laut.

Berdasarkan data LIPI tahun 2014, fauna laut yang dapat diidentifikasi baru mencapai 5.319 jenis. Bandingkan dengan total 17.432 jenis fauna terestrial yang sudah teridentifikasi dan 4.681 diantaranya adalah vertebrata.[3] Untuk mamalia tercatat 720 jenis (13% jumlah jenis dunia), burung 1.605 jenis (16% jumlah jenis dunia), reptilia 723 (8% jumlah jenis dunia), amphibia 385 jenis (6% dari jumlah jenis dunia), dan kupu 1.900 jenis (10% jumlah jenis dunia).[4] Dengan keanekaragaman tersebut, ancaman kepunahan di Indonesia sangat tinggi. Salah satu ancaman terhadap kelestarian satwa liar, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi oleh undang-undang adalah konversi hutan menjadi perkebunan dengan sistem tanam monokultur seperti sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan.[5]

Selain akibat alih fungsi hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan satwa liar juga menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar. Berdasarkan data statistik Direktorat Jendera Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), selama rentang waktu 2010-2014 terdapat 193 kasus tindak pidana yang berkaitan dengan tanaman dan satwa liar dan masih terdapat 31 tunggakan kasus.[6] Pada 2015 berdasarkan data ProFauna terdapat 66 kasus perdagangan satwa liar. Sementara data yang didapatkan Mongabay menyebutkan bahwa selama 2015 terdapat 91 kasus di Indonesia yang terdiri dari 36 kasus perdagangan satwa yang dilindungi, 9 kasus perburuan, 1 kasus backing perdagangan, 15 kasus perdagangan online, 2 kasus pengangkutan, dan 25 kasus penyelundupan.[7]

 

Perburuan satwa liar di Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam tertua yang didirikan sejak tahun 1936 oleh Residen Lampung dan beberapa kali mengalami perubahan dari segi pengelola maupun penanggungjawab hingga akhirnya ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 1999 oleh Menteri Kehutanan sebagai taman nasional  melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 670/Kpts-II/1999 di area seluas 125.621,31 hektar yang berada di 2 (dua) kabupaten, yakni Lampung Timur dan Lampung Tengah. Potensi fauna yang dimiliki TNWK terdiri atas 50 jenis mamalia diantaranya Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis), Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), tapir (Tapirus indicus), anjing hutan (Cuon alpinus sumatrensis), dan siamang (Hylobates syndactylus syndactylus). Selain mamalia terdapat juga 406 jenis burung dan berbagai jenis reptilia, amfibia, ikan, dan insekta.[8]

Dalam konteks perlindungan satwa liar di TNWK, hewan yang sering diburu diantaranya adalah rusa sambar (Cervus unicolor), babi hutan (Sus scrofa), kijang (Muntiacus muntjak) dan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus). Kijang dan babi hutan umumnya diburu dengan menggunakan jerat untuk kepentingan konsumsi, sementara Gajah Sumatera diburu dengan senjata api untuk diambil gadingnya dan rusa sambar dikonsumsi dagingnya dan/atau dijadikan hiasan. Kijang masuk dalam kategori Least Concern (LE) , rusa sambar masuk ke dalam kategori Vulnerable (VU), dan Gajah Sumatera masuk dalam kategori Critically Endangered (CR) dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN) Redlist. Ketiganya ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No. 7/1999). Oleh karena itu, baik Gajah Sumatera maupun rusa sambar dilarang untuk diburu baik di dalam maupun di luar kawasan suaka dan pelestarian alam. Sementara babi hutan merupakan satwa yang diperbolehkan untuk diburu asalkan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu.

Keberadaan satwa liar di TNWK tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Harimau Sumatera. Data dinamika populasi Harimau Sumatera di TNWK disarikan dari presentasi Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 2010-2013 adalah sebagai berikut :[9]

dsc_0865.jpg

Dari diagram tersebut terlihat bahwa di tahun 2011 terjadi pertumbuhan populasi Harimau Sumatera di TNWK walaupun tidak signifikan dan terjadi stagnansi di tahun-tahun selanjutnya. Populasi Harimau Sumatera di TNWK relatif aman dari perburuan. Sementara nasib Gajah Sumatera yang merupakan ikon dari TNWK agak berbeda dengan Harimau Sumatera. Berikut ini keseluruhan populasi Gajah Sumatera di 6 (enam) satuan kerja yakni TNWK, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, BKSDA Jambi, Taman Nasional Tesso Nilo, BBKSDA Riau, dan KSDA Bengkulu:[10]

Sementara khusus untuk kawasan TNWK, Wildlife Conservation Society (WCS) mencatat terjadi peningkatan populasi sejak tahun 2002 hingga 2010. Pada penelitian tahun 2002, WCS menemukan bahwa estimasi Gajah Sumatera di TNWK sekitar 180 individu dengan rentang estimasi 144-225 individu. Kemudian pada penelitian tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 247 individu dengan rentang estimasi 220-278 individu.[11] Namun, pertambahan tersebut masih diikuti dengan perburuan liar. Berdasarkan data Wildlife Conservation Society (WCS) selama rentang 2010-2015 ditemukan 18 (delapan belas) bangkai Gajah Sumatera di kawasan TNWK. Di tahun 2015 saja ditemukan sedikitnya 5 (lima) gajah dalam keadaan mati.  Kasus terakhir pada 25 Februari 2016 lalu ditemukan 1 (satu) gajah dalam keadaan membusuk, tanpa gading serta gigi.[12]

Wildlife Conservation Unit (WCU)-WCS pada tahun 2007 memperkirakan di TNWK ada 19 pemburu, beberapa penadah, dan satu pengrajin gading yang beroperasi dan tlah menjual 1.785 kg gading sejak 2003 (52 individu gajah).[13] Masih berdasarkan sumber yang sama, dari suatu survei terhadap pemilik satwa dan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi, gading gajah adalah koleksi terbanyak kedua yang dimiliki setelah opsetan atau bagian-bagian tubuh harimau.[14] WCS mencatat sejak Januari 2003 sampai dengan Februari 2015 ada 15 (lima belas) penyitaan gading yang terdokumentasi diantaranya berupa pipa rokok (53%), gigi gajah yang belum diolah (20%), gading utuh (6%), ukiran gading (6%, tulang (6%), dan gajah hidup (6%).[15]

Posisi Lampung yang strategis menjadikan Lampung sebagai rute perdagangan satwa liar, termasuk bagian-bagian tubuhnya. Gading gajah dari daerah Sumatera bagian tengah dan selatan akan dibawa lewat Lampung ke Pulau Jawa, baik untuk dijual di Jakarta ataupun diekspor ke luar Indonesia.[16]

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990, setiap orang dilarang untuk:[17]

“a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan,menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) yakni, “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”[18]

Selain perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990, ada pula beberapa perbuatan lain yang diancam pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa Liar (PP No. 8/1999) yakni aktivitas pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, pengiriman, dan pengangkutan satwa liar tanpa izin, baik yang dilindungi maupun yang tidak.[19]

Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun penegakan hukum atas perbuatan-perbuatan yang diatur dalam UU No. 5/1990 dan PP No. 8/1999, terutama terkait perburuan Gajah Sumatera di TNWK masih belum optimal. Sebagai contoh, gajah yang ditemukan dalam keadaan mati 25 Februari 2016 lalu hingga kini pemburunya belum tertangkap sehingga penanganan kasusnya terhambat. Bahkan, gajah tersebut diduga sudah mati sejak seminggu sebelumnya. Penanganan kasus perburuan gajah di Lampung khususnya TNWK cukup lambat jika dibandingkan dengan kasus perburuan gajah di beberapa daerah  di Sumatera lainnya. Belum lama ini, 2 (dua) orang pemburu gajah ditangkap di Tebo, Jambi. Sebelumnya pada 10 Februari 2015,  aparat Polda Riau menangkap 8 pemburu gajah di Rumbai, Pekanbaru atas perburuan gajah yang dilakukan di Bengkalis. Bahkan di Pelalawan, Riau pada 21 Januari 2016 lalu empat pelaku yang merupakan residivis dari kasus perburuan gajah di Bengkalis divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 20 juta. Walaupun vonis yang diberikan majelis hakim cenderung ringan kepada para residivis tersebut dan belum mengejar pemodal sebagai intelectual dader namun setidaknya proses penegakan hukum yang dilakukan patut diapresiasi.

Kasus yang sedang berjalan proses hukumya saat ini di Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah kasus kepemilikan dan perdagangan 36 buah pipa gading gajah yang dilakukan oleh terdakwa Syaiful Anwar. Terdakwa yang merupakan warga Desa Labuhan Ratu Baru, Way Jepara, Lampung Timur tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan transaksi pada 9 Juni 2016. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan pelanggaran atas Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5/1990. Dalam penanganan kasus ini, seharusnya penegak hukum mengambil pelajaran dari kasus pemburu gajah di daerah lain yang telah disebutkan. Penegak hukum harus menyelidiki sumber perolehan gading gajah tersebut bahkan sampai kepada tataran pemodal sesuai ketentuan mengenai penyertaan di Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut dikarenakan patut diduga ada keterkaitan antara pipa-pipa tersebut dengan gajah yang ditemukan dalam keadaan mati di TNWK sebelumnya.

Polisi kehutanan dalam kerangka penegakan hukum di TNWK 

Berdasarkan data Ditjen PHKA tahun 2014, jumlah personil pengamanan hutan di TNWK adalah sejumlah 70 personil yang terdiri dari 63 orang polisi hutan fungsional dan 7 orang dari satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC).[20]SPORC sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat, dan akurat.

Faktanya, berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan polisi kehutanan (polhut)  yang bertugas di kawasan TNWK hanya berjumlah 55 personil dengan rincian 15 orang bertugas di kantor balai, 11 orang di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Way Kanan, 13 orang di SPTN Wilayah II, 12 orang di SPTN Wilayah III, dan 3 orang di Pusat Konservasi Gajah (PKG). Berkurangnya jumlah polhut yang bertugas tersebut disebabkan oleh mutasi dan pensiun, namun hingga tulisan ini dipublikasi belum ada penambahan personil untuk menutupi kebutuhan di TNWK.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja melainkan dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu substansi hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana fasilitas, dan kebudayaan.[21] Secara substansi hukum, UU No. 5/1990 dan PP No. 8/1999 sudah menyediakan instrumen yang cukup komprehensif, terutama untuk menjerat pemburu satwa liar di kawasan suaka dan pelestarian alam yang jelas merupakan kawasan terlarang untuk perburuan. Unsur kesengajaan dapat dibuktikan dengan relatif mudah. Ketika seseorang membawa senjata api ataupun alat lainnya yang dapat digunakan untuk berburu seperti jerat ke dalam kawasan  TNWK maka yang bersangkutan dapat dikatakan sudah memenuhi unsur kesalahan dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, bagaimana bisa seorang pelaku tindak pidana dikenakan pertanggungjawaban jika tidak ditemukan atau ditangkap? Disinilah peran polhut menjadi sangat signifikan dalam penegakan hukum di kawasan TNWK terutama dalam hal seseorang tertangkap tangan sedang atau akan melakukan kegiatan perburuan satwa liar.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut-II/2014, polhut memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam perlindungan serta pengamanan terhadap hutan berikut satwa liar yang ada di dalamnya. Ada 3 (tiga) bentuk kegiatan yang dilakukan oleh polhut, yakni preemtif, preventif, dan represif. Penegakan hukum masuk ke dalam kegiatan represif dimana kegiatan tersebut bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan, atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.[22] Selain mengandalkan kegiatan represif, kegiatan preventif melalui patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya juga penting. Dengan patroli tersebut, polhut seharusnya dapat memberikan respon dan penanganan yang cepat dalam hal terjadi tindak pidana di dalam kawasan. Namun dengan minimnya personel dan luasnya kawasan TNWK yang harus dijaga, polhut belum dapat melakukan tugas dan fungsi yang diamanahkan secara maksimal. Oleh karena itu, belajar dari kasus yang terjadi di TNWK dimana gajah yang mati baru ditemukan seminggu setelahnya dalam keadaan membusuk, keberadaan polhut dengan jumlah dan sarana yang memadai menjadi sangat penting di kawasan TNWK.

_____________________________

[1] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 1993, Biodiversity Action Plan for Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, hlm. iv

[2] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2016, Indonesia Biodiversity and Action Plan 2015-2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, hlm. 2

[3] Ibid., hlm. 56

[4] Ibid., hlm. 65

[5] Koesnadi Hardjasoemantri, 1991, Hukum Perlindungan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 4

[6] Direktorat Jenderal PHKA, 2014, Statistik Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014, Kementerian Kehutanan, Jakarta, hlm. 45

[7]“Catatan 2015: Perburuan dan Perdagangan Satwa Dilindungi Akankah Terhenti”, http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/catatan-2015-perburuan-dan-perdagangan-satwa-dilindungi-akankah-terhenti/, diakses pada 15 September 2016 pukul 11.00

[8] Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, 2016, Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 23

[9] Presentasi Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dalam  “Diragukan, Populasi Harimau Dunia Meningkat Termasuk Harimau Sumatera”, http://www.mongabay.co.id/2016/04/20/diragukan-populasi-harimau-dunia-meningkat-termasuk-harimau-sumatera/, diakses pada 14 September 2016 pukul 19.00

[10] Direktorat Jenderal PHKA, Op.cit., hlm. 33

[11]“Penelitian: Jumlah Gajah Sumatera di Way Kambas Dapat Diperkirakan Melalui Kotorannya”, www.mongabay.co.id/2015/08/12/penelitian-jumlah-gajah-sumatera-di-way-kambas-dapat-diperkirakan-melalui-kotorannya/, diakses pada 15 September 2016 pukul 18.43

[12]“Perburuan Gading Gajah Marak di Way Kambas”, m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/26/o35qgq284-perburuan-gading-gajah-marak-di-way-kambas, diakses via mobile web pada 14 September 2016 pukul 18.35

[13] Adhiasto dalam Soehartono et. al., dikutip dariUSAID, 2015, Proyek Perubahan untuk Keadilan (Changes for Justice) Kejahatan terhadap Satwa Liar di Indonesia: Penilaian Cepat terhadap Pengetahuan, Tren, dan Prioritas Aksi Saat Ini, USAID, hlm. 33

[14] Ibid.

[15] Ibid., hlm. 34

[16] Ibid.

[17] Lihat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

[18] Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

[19] Lihat Pasal 50-64 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa Liar

[20] Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Op.Cit., hlm. 47

[21] Soerjono Sukanto dalam Bambang Poernomo, 1988, Kapita Selekta Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 188.

[22] Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan