Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat Sekitar Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm)

hutan_kemasyarakatan-720x340

Indonesia sebagai sebuah negara yang terletak di khatulistiwa memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya kayu yang merupakan hasil dari sektor kehutanan. Sejak diadakannya KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang melahirkan konsensus mengenai prinsip-prinsip kehutanan yang dituangkan dalam sebuah Non-Legally Binding Authorative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation, and Sustainable Development of all Types of Forest.  Dengan diadakannya KTT tersebut maka perhatian masyarakat dunia mengenai sektor kehutanan semakin besar dan timbul kesadaran bahwa bahwa sektor kehutanan merupakan sebuah sektor yang penting tidak hanya dalam konteks ekonomis, melainkan juga dalam konteks ekologis dan sosial. Maka pada tahun 1999, Indonesia menuangkan prinsip-prinsip kehutanan tersebut dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menggantikan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Dalam konsiderannya undang-undang kehutanan yang baru tersebut mengatakan, “Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.” Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan kembali kedudukan negara dengan menyatakan bahwa, “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Konsepsi penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, dimana kehutanan sebagai sebuah sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai oleh negara.

Sebagai sebuah sektor yang sedemikian penting, kehutanan memuat tidak hanya dimensi ekonomis, melainkan juga dimensi ekologi dan sosial. Hal tersebut sudah diakomodir oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tepatnya di Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Yang menjadi masalah adalah sektor kehutanan merupakan sektor yang “fragile”. Sebagai sebuah sektor dengan nilai ekonomis yang tinggi maka terjadilah perlombaan dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga cenderung mengarah pada eksploitasi. Terbukti sejak tahun 1970-an dan 1990-an diperkirakan laju deforestasi di Indonesia antara 0,6 dan 1,2 juta Ha (Sunderlin dan Resosudarmo, 1996) dan dikabarkan meningkat menjadi sekitar 1,7 juta Ha per tahun pada 1985-1997 (FWI/GFW, 2001).  Data terakhir dari Kementrian Kehutanan menyebutkan bahwa luas deforestasi seluruh daratan Indonesia selama periode 2009 – 2011 adalah 1,35 juta ha atau angka deforestasi rerata tahunan 0,45 juta ha/th meliputi angka deforestasi di dalam kawasan hutan sebesar 0,33 juta ha/th (73,3 %) dan 0,12 juta ha/th (26,7 %) di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).  Dari data terakhir tersebut dapat diketahui bahwa selama beberapa tahun belakangan angka deforestasi terus menurun dan 2 tahun ini dikatakan oleh Kementrian Kehutanan sebagai penurunan terbesar angka deforestasi yang pernah mencapai angka 3,5 juta Ha pada tahun 2006.

Tingginya laju deforestasi ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. T. Brown dalam Analysis of Population and Poverty in Indonesia’s Forests sebagaimana dikutip dalam CIFOR Governance Brief  edisi Desember 2004 menyebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Lebih lanjut dalam Governance Brief tersebut disebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun yang disebabkan oleh tidak adanya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat membatasi pilihan sumber penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyarakat miskin di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Belum lagi menurut Sunderlin dan Resosudarmo ada 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan enam juta orang di antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan.  Dalam hal ini hutan menjadi suatu sumber penghidupan yang begitu penting bagi masyarakat yang tinggal di dalam ataupun sekitar hutan.

Salah satu yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah minimnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan terutama dalam bentuk kayu padahal sumber daya tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Menurut J. Maturana dalam Learning more about Private Teak Plantations in Java: Proper Incentives to Promote Better Income for The Poor sebagaimana dikutip oleh CIFOR, kayu jati (Tectona grandis) bulat dan gergajian yang diperdagangkan di dalam negeri bernilai USD 87 juta pada tahun 2001, sementara pada tahun 2002 nilai ekspor pulp mencapai USD 706,8 juta dan nilai kayu gergajian dari semua jenis adalah USD 363 juta. Tetapi dari keuntungan yang sedemikian besar masyarakat lokal hanya memperoleh sedikit sekali keuntungan.

Pada 15 Desember 2007 di Gunung Kidul, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan melalui  Hutan Kemasyarakatan (HKm). Gunung Kidul menjadi pilot project dengan diterbitkannya Izin Sementara Hutan Kemasyarakatan terhadap 35 Kelompok Tani Hutan (KTH), yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul. Izin Sementara HKm diberikan oleh Bupati Gunung Kidul terhadap 35 Kelompok Tani Hutan yang tersebar di  Kecamatan Playen, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Nglipar  seluas 1.117,55 ha dan melibatkan 3.282 KK.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan yang dimaksud sebagai Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Diperjelas dalam angka 2 pasal yang sama bahwa pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 tersebut maka dapat dilihat bahwa masyarakat merupakan komponen yang terpenting dalam program Hutan Kemasyarakatan.

Keberadaan hutan tersebut di tengah-tengah masyarakat desa yang kondisinya secara ekonomi miskin, lahan garapannya sempit, tingkat kesuburannya rendah, dan kurangnya akses pada lapangan pekerjaan di luar pertanian kemudian menciptakan kondisi yang mengarah pada konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Di satu pihak, negara sangat berkepentingan terhadap keberadaan hutan yang berproduksi optimal sehingga memberi pemasukan yang besar bagi negara, di pihak lain masyarakat sekitar hutan memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga mengharapkan akses dari hasil hutan tersebut.

Pemanfaatan area hutan oleh masyarakat sebenarnya sudah dilakukan secara konsisten oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Masyarakat sekitar hutan umumnhya memang bergantung pada keberadaan hutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan garapan, memenuhi kebutuhan kayu, dan tempat untuk menggembala ternak. Seiring bertambahnya peraturan yang membatasi maka konflik dengan masyarakat sekitar hutan kerap terjadi.

Sebelum adanya izin Hutan Kemasyarakatan kebanyakan petani di Gunung Kidul melakukan praktek tumpang sari tanpa izin resmi. Dalam praktek tersebut sering kali petani yang tanamannyamulai tertutup tegakan melakukan aktifitas penjarangan, dengan cara menebang pohon jati yang ada, atau memangkas batang ranting yang dianggap menutupi tanaman tumpangsarinya. Akibatnya, tanaman pokok yang ditanam di hutan negara tersebut tidak dapat berkembang optimal. Selain praktek tumpang sari tanpa izin tersebut, di Gunung Kidul juga kerap terajdi penebangan liar. Hal tersebut menambah luasan dari lahan kritis yang jumlahnya sudah cukup banyak di Gunung Kidul.

Izin Hutan kemasyarakatan diberikan sebagai suatu solusi yang diberikan untuk mengatasi berbagai konflik yang ada, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta mempercepat rehabilitasi lahan kritis. Pada tahun 2012, izin tersebut meningkat menjadi IUPHHK-HKm yang memberikan kesempatan bagi 35 KTH di Gunung Kidul untuk memanfaatkan hasil hutan kayu.

Image source : http://www.bpdaskahayan.org/hutan-kemasyarakatan/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s