Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pasar Tradisional

Warga berbelanja untuk memenuhi kebutuhan Ramadan di Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng, Rabu (17/6).

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu sistem ekonomi yang berkeadilan sehingga akses untuk mencapai kesejahteraan dapat terbuka seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dikatakan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Menurut Jimly Ashidiqqie demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.  Lebih lanjut dikatakan bahwa, kedaulatan tersebut bersifat ‘relatif mutlak’, meskipun harus diberi makna yang terbatas sebagai perwujudan ke-maha Kuasa-an Allah sebagaimana diakui dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945.

Jika ditarik garis antara demokrasi ekonomi dengan permasalahan dalam industri ritel, maka hal tersebut berkaitan erat dengan dengan permasalahan persaingan usaha antara ritel modern dengan ritel tradisional, termasuk di dalamnya pasar tradisional. Pada dasarnya persaingan langsung antara ritel modern dan tradisional tidak seharusnya terjadi karena perbedaan posisi antara keduanya yang tidak memungkinkan terjadinya persaingan usaha yang sehat, dimana ritel tradisional berada di posisi yang lebih lemah. Persaingan usaha sendiri sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konsideran undang-undang a quo, disebutkan bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Lebih lanjut dalam pasal 2 undang-undang a quo disebutkan bahwa, “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Pasal inilah yang kemudian memperkenalkan prinsip keseimbangan kepentingan dalam persaingan usaha di Indonesia. Asas dan prinsip tersebut menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam menelaah dan mengkaji mengenai urgensi perlindungan terhadap pasar tradisional yang berada dalam posisi yang lemah dalam kontestasi antara ritel modern dengan pasar tradisional.

Permasalahan mengenai persaingan usaha antara industri ritel modern dan tradisional pernah diajukan kepada KPPU mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Indomarco Prismatama. Dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa keberadaan Indomaret membawa dampak merugikan bagi pengusaha kecil yang ada di sekitarnya, dan usaha kecil terancam mati karena kalah bersaing dengan harga dan kenyamanan yang disediakan oleh Indomaret Dalam putusannya (Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L-I/2000), KPPU menyatakan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 1 tidak relevan karena tidak ditemukan bukti bahwa terlapor memiliki posisi dominan karena tidak menguasai pangsa pasar 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan tidak ditemukan pula bukti bahwa terlapor melakukan secara bersama-sama dengan satu atau dua pelaku usaha lain yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Selain itu, KPPU juga tidak menemukan bukti pelanggaran terhadap Pasal 15 dan Pasal 22. Namun demikian, masih dalam putusan yang sama KPPU menyimpulkan bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret yang didirikan di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan bekasi menimbulkan gangguan terhadap pengecer kecil di sekitarnya karena : (1) pendirian Toko-toko Swalayan Indomaret kurang memperhatikan keberadaan warung-warung kecil di sekitarnya; (2) kurang memperhatikan lokasi dan peruntukan penggunaan bangunan, sehingga menimbulkan keresahan para pemilik warung kecil di sekitarnya; (3) menerapkan strategi manajemen modern yang tidak dapat diikuti oleh toko-toko kecil sebagai pengecer di sekitarnya. Berdasarkan hal itu, KPPU berpendapat bahwa terlapor dalam mengembangkan kegiatan usahanya tidak mengindahkan asas demokrasi ekonomi dan tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan terlapor dan kepentingan masyarakat sekitarnya sehingga tidak sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 5 tahun 1999. KPPU juga berpendapat bahwa diperlukan upaya-upaya pemberdayaan toko-toko pengecer kecil, yang antara lain meliputi pembinaan manajemen, akses pada sumber permodalan, peningkatan skala ekonomi dan akses pada sumber barang/jalur distribusi dan pengembangan sumberdaya manusia. Dengan demikian pengecer kecil memiliki daya saing yang lebih tinggi sehingga dapat tumbuh keseimbangan persaingan usaha yang lebih sehat. Selain itu KPPU berpendapat bahwa persaingan secara langsung dalam jarak yang dekat antara pengecer kecil yang lemah dengan toko eceran modern yang kuat harus dihindari untuk mengurangi dampak kerugian sosial ekonomi yang lebih jauh.

Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L-I/2000 tersebut dapat menggambarkan bahwa terdapat suatu persaingan yang tidak seimbang antara ritel modern dengan ritel tradisional, dimana ketidakseimbangan tersebut diakibatkan oleh posisi dan daya saing yang lemah dari ritel tradisional. KPPU pun sebagai ‘wasit’ dalam persaingan usaha mengamini hal tersebut, terbukti dengan rekomendasi kepada Pemerintah yang dimuat dalam amar putusannya, yakni (1) Merekomendasikan untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial; dan (2) Merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar. Dalam hal ini, diperlukan suatu kebijakan afirmatif dari Pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan dan melindungi ritel tradisional semata untuk mewujudkan demokrasi ekonomi.

Perkembangan industri ritel terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak dimungkinkannya investasi ritel asing pada tahun 1998 melalui Keppres No. 118/2000 tentang Perubahan Keppres No. 96/2000 mengenai Sektor Usaha yang Terbuka dan Tertutup dengan Beberapa Syarat Investasi Asing Langsung. Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia antara 10-15% per tahun.  Sementara berdasarkan survei AC Nielsen pada 2013, jumlah pasar rakyat terus mengalami penurunan. Pada 2007 pasar rakyat berjumlah 13.550, menurun menjadi 13.450 di tahun 2009, dan pada 2011 menurun menjadi 9.950.  Bila dilihat, perbandingan pertumbuhan pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan, dimana untuk pasar rakyat minus 8,1 persen sementara pasar modern tumbuh 31,4 persen.  Lebih lanjut menurut Adi Sasono, hingga 2008 di Jakarta ada 112 pasar modern yang hampir menguasai 90% pasar, sedangkan pasar tradisional yang masih bertahan tinggal 155, dan yang tutup karena tergilas retail modern ada 13.650 pasar tradisional sehingga ritel lokal mengalami kemunduran.

Dari hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa dikeluarkannya Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum berhasil mendorong pasar tradisional untuk berkembang atau setidaknya bertahan di tengah gempuran industri ritel modern. Dalam konsideran peraturan a quo, disebutkan bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Semangat untuk memberdayakan pasar tradisional pada dasarnya sudah tercermin melalui konsideran tersebut, namun dalam perpres tersebut masih ada materi yang belum diatur, misalnya aturan mengenai jarak lokasi ritel modern, batasan jumlah ritel modern, sanksi pemberian izin yang melanggar aturan, tugas dan tanggungjawab masing-masing stakeholder terkait, hak dan tanggungjawab pedagang dan atau pengusaha ritel modern, pemberdayaan pasar tradisional oleh pemerintah, hingga mekanisme kontrol dan pemantauan sehingga pengaturan tersebut masih sulit untuk dilaksanakan. Selain masalah materi yang belum komprehensif, bentuk pengaturan yang masih berupa perpres seakan menafikan urgensi pengaturan mengenai pasar tradisional sebagai pengejawantahan dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena sesungguhnya pasar tradisional merupakan suatu bentuk nyata dari demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, pembentukan RUU Perlindungan Pasar Tradisional menjadi suatu keniscayaan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa urgensi penyusunan RUU Perlindungan Pasar Tradisional, adalah sebagai berikut :

1. Ketidakberhasilan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam mendorong pasar tradisional untuk berkembang

2. Mewujudkan demokrasi ekonomi dengan mendorong perkembangan Pasar Tradisional

3. Melindungi Pasar Tradisional dalam persaingan tidak seimbang dengan industri ritel modern melalui peraturan sui generis yang komprehensif dan rigid

4. Meningkatkan daya saing Pasar Tradisional sehingga tumbuh keseimbangan persaingan usaha yang lebih sehat

5. Mengefektifkan implementasi dan penegakan pengaturan yang terkait

Image source: http://jakarta.bisnis.com/read/20160427/383/542427/pedagang-tangsel-ingin-pasar-tradisional-segera-ditata

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s