My Furball

I like cats since I was in elementary school. But, I never fond of cats as much as I love my cat now.

Meet Tabimbul, or Tabi/Mbul for short. You can call her Tabi but she more likely to responds if you call her Mbul. Mbul is a female cat. Born from a couple of peaknose persian and persia mix mainecoon. So she’s a quarter-mainecoon. That’s why she has long furs on her chest, a ruff around her neck, and wild but sweet personality (tsundere? LOL). Her Mom is white as snow and her Dad got a dark brown furs with slightly black tabby.

She was born on January 7th, 2016. And I met her later in March. From that day, I fell in love with her more and more everyday. This post dedicated to Mbul, my first cat that I love with all her curiosity, noisy, and playful personality. Eventhough she loves to bite me, interrupt my work, wreck my things, but still I will never hate her because of it.

Here some of her pics. I know you’ll also love her like I do ūüôā

And the last one is her first day in my house. Look at how tiny she was and compare it to the previous pics ;). Thanks for reading and cheerio! ūüėĀ 

Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat Sekitar Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm)

hutan_kemasyarakatan-720x340

Indonesia sebagai sebuah negara yang terletak di khatulistiwa memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya kayu yang merupakan hasil dari sektor kehutanan. Sejak diadakannya KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang melahirkan konsensus mengenai prinsip-prinsip kehutanan yang dituangkan dalam sebuah Non-Legally Binding Authorative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation, and Sustainable Development of all Types of Forest.  Dengan diadakannya KTT tersebut maka perhatian masyarakat dunia mengenai sektor kehutanan semakin besar dan timbul kesadaran bahwa bahwa sektor kehutanan merupakan sebuah sektor yang penting tidak hanya dalam konteks ekonomis, melainkan juga dalam konteks ekologis dan sosial. Maka pada tahun 1999, Indonesia menuangkan prinsip-prinsip kehutanan tersebut dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menggantikan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Dalam konsiderannya undang-undang kehutanan yang baru tersebut mengatakan, ‚ÄúBahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.‚ÄĚ Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan kembali kedudukan negara dengan menyatakan bahwa, ‚ÄúSemua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.‚ÄĚ Konsepsi penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, dimana kehutanan sebagai sebuah sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai oleh negara.

Sebagai sebuah sektor yang sedemikian penting, kehutanan memuat tidak hanya dimensi ekonomis, melainkan juga dimensi ekologi dan sosial. Hal tersebut sudah diakomodir oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tepatnya di Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Yang menjadi masalah adalah sektor kehutanan merupakan sektor yang ‚Äúfragile‚ÄĚ. Sebagai sebuah sektor dengan nilai ekonomis yang tinggi maka terjadilah perlombaan dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga cenderung mengarah pada eksploitasi. Terbukti sejak tahun 1970-an dan 1990-an diperkirakan laju deforestasi di Indonesia antara 0,6 dan 1,2 juta Ha (Sunderlin dan Resosudarmo, 1996) dan dikabarkan meningkat menjadi sekitar 1,7 juta Ha per tahun pada 1985-1997 (FWI/GFW, 2001). ¬†Data terakhir dari Kementrian Kehutanan menyebutkan bahwa luas deforestasi seluruh daratan Indonesia selama periode 2009 ‚Äď 2011 adalah 1,35 juta ha atau angka deforestasi rerata tahunan 0,45 juta ha/th meliputi angka deforestasi di dalam kawasan hutan sebesar 0,33 juta ha/th (73,3 %) dan 0,12 juta ha/th (26,7 %) di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain). ¬†Dari data terakhir tersebut dapat diketahui bahwa selama beberapa tahun belakangan angka deforestasi terus menurun dan 2 tahun ini dikatakan oleh Kementrian Kehutanan sebagai penurunan terbesar angka deforestasi yang pernah mencapai angka 3,5 juta Ha pada tahun 2006.

Tingginya laju deforestasi ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. T. Brown dalam Analysis of Population and Poverty in Indonesia’s Forests sebagaimana dikutip dalam CIFOR Governance Brief  edisi Desember 2004 menyebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Lebih lanjut dalam Governance Brief tersebut disebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun yang disebabkan oleh tidak adanya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat membatasi pilihan sumber penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyarakat miskin di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Belum lagi menurut Sunderlin dan Resosudarmo ada 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan enam juta orang di antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan.  Dalam hal ini hutan menjadi suatu sumber penghidupan yang begitu penting bagi masyarakat yang tinggal di dalam ataupun sekitar hutan.

Salah satu yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah minimnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan terutama dalam bentuk kayu padahal sumber daya tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Menurut J. Maturana dalam Learning more about Private Teak Plantations in Java: Proper Incentives to Promote Better Income for The Poor sebagaimana dikutip oleh CIFOR, kayu jati (Tectona grandis) bulat dan gergajian yang diperdagangkan di dalam negeri bernilai USD 87 juta pada tahun 2001, sementara pada tahun 2002 nilai ekspor pulp mencapai USD 706,8 juta dan nilai kayu gergajian dari semua jenis adalah USD 363 juta. Tetapi dari keuntungan yang sedemikian besar masyarakat lokal hanya memperoleh sedikit sekali keuntungan.

Pada 15 Desember 2007 di Gunung Kidul, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan melalui  Hutan Kemasyarakatan (HKm). Gunung Kidul menjadi pilot project dengan diterbitkannya Izin Sementara Hutan Kemasyarakatan terhadap 35 Kelompok Tani Hutan (KTH), yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul. Izin Sementara HKm diberikan oleh Bupati Gunung Kidul terhadap 35 Kelompok Tani Hutan yang tersebar di  Kecamatan Playen, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Nglipar  seluas 1.117,55 ha dan melibatkan 3.282 KK.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan yang dimaksud sebagai Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Diperjelas dalam angka 2 pasal yang sama bahwa pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 tersebut maka dapat dilihat bahwa masyarakat merupakan komponen yang terpenting dalam program Hutan Kemasyarakatan.

Keberadaan hutan tersebut di tengah-tengah masyarakat desa yang kondisinya secara ekonomi miskin, lahan garapannya sempit, tingkat kesuburannya rendah, dan kurangnya akses pada lapangan pekerjaan di luar pertanian kemudian menciptakan kondisi yang mengarah pada konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Di satu pihak, negara sangat berkepentingan terhadap keberadaan hutan yang berproduksi optimal sehingga memberi pemasukan yang besar bagi negara, di pihak lain masyarakat sekitar hutan memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga mengharapkan akses dari hasil hutan tersebut.

Pemanfaatan area hutan oleh masyarakat sebenarnya sudah dilakukan secara konsisten oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Masyarakat sekitar hutan umumnhya memang bergantung pada keberadaan hutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan garapan, memenuhi kebutuhan kayu, dan tempat untuk menggembala ternak. Seiring bertambahnya peraturan yang membatasi maka konflik dengan masyarakat sekitar hutan kerap terjadi.

Sebelum adanya izin Hutan Kemasyarakatan kebanyakan petani di Gunung Kidul melakukan praktek tumpang sari tanpa izin resmi. Dalam praktek tersebut sering kali petani yang tanamannyamulai tertutup tegakan melakukan aktifitas penjarangan, dengan cara menebang pohon jati yang ada, atau memangkas batang ranting yang dianggap menutupi tanaman tumpangsarinya. Akibatnya, tanaman pokok yang ditanam di hutan negara tersebut tidak dapat berkembang optimal. Selain praktek tumpang sari tanpa izin tersebut, di Gunung Kidul juga kerap terajdi penebangan liar. Hal tersebut menambah luasan dari lahan kritis yang jumlahnya sudah cukup banyak di Gunung Kidul.

Izin Hutan kemasyarakatan diberikan sebagai suatu solusi yang diberikan untuk mengatasi berbagai konflik yang ada, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta mempercepat rehabilitasi lahan kritis. Pada tahun 2012, izin tersebut meningkat menjadi IUPHHK-HKm yang memberikan kesempatan bagi 35 KTH di Gunung Kidul untuk memanfaatkan hasil hutan kayu.

Image source : http://www.bpdaskahayan.org/hutan-kemasyarakatan/

Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pasar Tradisional

Warga berbelanja untuk memenuhi kebutuhan Ramadan di Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng, Rabu (17/6).

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu sistem ekonomi yang berkeadilan sehingga akses untuk mencapai kesejahteraan dapat terbuka seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dikatakan bahwa, ‚ÄúPerekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.‚ÄĚ Menurut Jimly Ashidiqqie demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. ¬†Lebih lanjut dikatakan bahwa, kedaulatan tersebut bersifat ‚Äėrelatif mutlak‚Äô, meskipun harus diberi makna yang terbatas sebagai perwujudan ke-maha Kuasa-an Allah sebagaimana diakui dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945.

Jika ditarik garis antara demokrasi ekonomi dengan permasalahan dalam industri ritel, maka hal tersebut berkaitan erat dengan dengan permasalahan persaingan usaha antara ritel modern dengan ritel tradisional, termasuk di dalamnya pasar tradisional. Pada dasarnya persaingan langsung antara ritel modern dan tradisional tidak seharusnya terjadi karena perbedaan posisi antara keduanya yang tidak memungkinkan terjadinya persaingan usaha yang sehat, dimana ritel tradisional berada di posisi yang lebih lemah. Persaingan usaha sendiri sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konsideran undang-undang a quo, disebutkan bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Lebih lanjut dalam pasal 2 undang-undang a quo disebutkan bahwa, ‚ÄúPelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.‚ÄĚ Pasal inilah yang kemudian memperkenalkan prinsip keseimbangan kepentingan dalam persaingan usaha di Indonesia. Asas dan prinsip tersebut menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam menelaah dan mengkaji mengenai urgensi perlindungan terhadap pasar tradisional yang berada dalam posisi yang lemah dalam kontestasi antara ritel modern dengan pasar tradisional.

Permasalahan mengenai persaingan usaha antara industri ritel modern dan tradisional pernah diajukan kepada KPPU mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Indomarco Prismatama. Dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa keberadaan Indomaret membawa dampak merugikan bagi pengusaha kecil yang ada di sekitarnya, dan usaha kecil terancam mati karena kalah bersaing dengan harga dan kenyamanan yang disediakan oleh Indomaret Dalam putusannya (Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L-I/2000), KPPU menyatakan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 1 tidak relevan karena tidak ditemukan bukti bahwa terlapor memiliki posisi dominan karena tidak menguasai pangsa pasar 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan tidak ditemukan pula bukti bahwa terlapor melakukan secara bersama-sama dengan satu atau dua pelaku usaha lain yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Selain itu, KPPU juga tidak menemukan bukti pelanggaran terhadap Pasal 15 dan Pasal 22. Namun demikian, masih dalam putusan yang sama KPPU menyimpulkan bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret yang didirikan di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan bekasi menimbulkan gangguan terhadap pengecer kecil di sekitarnya karena : (1) pendirian Toko-toko Swalayan Indomaret kurang memperhatikan keberadaan warung-warung kecil di sekitarnya; (2) kurang memperhatikan lokasi dan peruntukan penggunaan bangunan, sehingga menimbulkan keresahan para pemilik warung kecil di sekitarnya; (3) menerapkan strategi manajemen modern yang tidak dapat diikuti oleh toko-toko kecil sebagai pengecer di sekitarnya. Berdasarkan hal itu, KPPU berpendapat bahwa terlapor dalam mengembangkan kegiatan usahanya tidak mengindahkan asas demokrasi ekonomi dan tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan terlapor dan kepentingan masyarakat sekitarnya sehingga tidak sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 5 tahun 1999. KPPU juga berpendapat bahwa diperlukan upaya-upaya pemberdayaan toko-toko pengecer kecil, yang antara lain meliputi pembinaan manajemen, akses pada sumber permodalan, peningkatan skala ekonomi dan akses pada sumber barang/jalur distribusi dan pengembangan sumberdaya manusia. Dengan demikian pengecer kecil memiliki daya saing yang lebih tinggi sehingga dapat tumbuh keseimbangan persaingan usaha yang lebih sehat. Selain itu KPPU berpendapat bahwa persaingan secara langsung dalam jarak yang dekat antara pengecer kecil yang lemah dengan toko eceran modern yang kuat harus dihindari untuk mengurangi dampak kerugian sosial ekonomi yang lebih jauh.

Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L-I/2000 tersebut dapat menggambarkan bahwa terdapat suatu persaingan yang tidak seimbang antara ritel modern dengan ritel tradisional, dimana ketidakseimbangan tersebut diakibatkan oleh posisi dan daya saing yang lemah dari ritel tradisional. KPPU pun sebagai ‚Äėwasit‚Äô dalam persaingan usaha mengamini hal tersebut, terbukti dengan rekomendasi kepada Pemerintah yang dimuat dalam amar putusannya, yakni (1) Merekomendasikan untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial; dan (2) Merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar. Dalam hal ini, diperlukan suatu kebijakan afirmatif dari Pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan dan melindungi ritel tradisional semata untuk mewujudkan demokrasi ekonomi.

Perkembangan industri ritel terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak dimungkinkannya investasi ritel asing pada tahun 1998 melalui Keppres No. 118/2000 tentang Perubahan Keppres No. 96/2000 mengenai Sektor Usaha yang Terbuka dan Tertutup dengan Beberapa Syarat Investasi Asing Langsung. Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia antara 10-15% per tahun.  Sementara berdasarkan survei AC Nielsen pada 2013, jumlah pasar rakyat terus mengalami penurunan. Pada 2007 pasar rakyat berjumlah 13.550, menurun menjadi 13.450 di tahun 2009, dan pada 2011 menurun menjadi 9.950.  Bila dilihat, perbandingan pertumbuhan pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan, dimana untuk pasar rakyat minus 8,1 persen sementara pasar modern tumbuh 31,4 persen.  Lebih lanjut menurut Adi Sasono, hingga 2008 di Jakarta ada 112 pasar modern yang hampir menguasai 90% pasar, sedangkan pasar tradisional yang masih bertahan tinggal 155, dan yang tutup karena tergilas retail modern ada 13.650 pasar tradisional sehingga ritel lokal mengalami kemunduran.

Dari hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa dikeluarkannya Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum berhasil mendorong pasar tradisional untuk berkembang atau setidaknya bertahan di tengah gempuran industri ritel modern. Dalam konsideran peraturan a quo, disebutkan bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Semangat untuk memberdayakan pasar tradisional pada dasarnya sudah tercermin melalui konsideran tersebut, namun dalam perpres tersebut masih ada materi yang belum diatur, misalnya aturan mengenai jarak lokasi ritel modern, batasan jumlah ritel modern, sanksi pemberian izin yang melanggar aturan, tugas dan tanggungjawab masing-masing stakeholder terkait, hak dan tanggungjawab pedagang dan atau pengusaha ritel modern, pemberdayaan pasar tradisional oleh pemerintah, hingga mekanisme kontrol dan pemantauan sehingga pengaturan tersebut masih sulit untuk dilaksanakan. Selain masalah materi yang belum komprehensif, bentuk pengaturan yang masih berupa perpres seakan menafikan urgensi pengaturan mengenai pasar tradisional sebagai pengejawantahan dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena sesungguhnya pasar tradisional merupakan suatu bentuk nyata dari demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, pembentukan RUU Perlindungan Pasar Tradisional menjadi suatu keniscayaan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa urgensi penyusunan RUU Perlindungan Pasar Tradisional, adalah sebagai berikut :

1. Ketidakberhasilan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam mendorong pasar tradisional untuk berkembang

2. Mewujudkan demokrasi ekonomi dengan mendorong perkembangan Pasar Tradisional

3. Melindungi Pasar Tradisional dalam persaingan tidak seimbang dengan industri ritel modern melalui peraturan sui generis yang komprehensif dan rigid

4. Meningkatkan daya saing Pasar Tradisional sehingga tumbuh keseimbangan persaingan usaha yang lebih sehat

5. Mengefektifkan implementasi dan penegakan pengaturan yang terkait

Image source: http://jakarta.bisnis.com/read/20160427/383/542427/pedagang-tangsel-ingin-pasar-tradisional-segera-ditata

Reblogged: Advokasi dalam Civil Society

Advocacy banner

Tulisan ini jika tidak salah ingat dibuat untuk kepentingan kelas Hukum Kenegaraan dan Perundang-Undangan. Tulisan ini juga pernah dimuat di blog lama saya. Post asli bisa dilihat di: http://leblancetnoir.blogspot.co.id/2010/11/advokasi-dalam-civil-society.html

Webster’s new Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Dalam hal itu advokasi dilakukan untuk membela kepentingan masyarakat tertindas oleh individu, kelompok, NGO, dan organisasi yang mempunyai kepedulian akan masalah HAM, lingkungan, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan.

Selain itu, advokasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk melakukan perubahan secara terorganisir dan sistematis. Advokasi dilakukan berangkat dari pemahaman dan keyakinan para penggiatnya bahwa ketidakadilan yang menimpa kelompok tertindas tersebut disebabkan oleh tatanan kekuasaan yang timpang dan tidak demokratis sehingga meminggirkan partisipasi kelompok akar rumput dalam pembentukan kebijakan.

Advokasi dimaksudkan untuk melakukan transformasi sosial dengan mewujudkan tatanan kekuasaan yang seimbang dan demokratis serta mengikutsertakan dan membuka akses kelompok akar rumput dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kebijakan yang berakibat langsung kepada kehidupan mereka.

Advokasi bukanlah revolusi melainkan sebuah usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya transformasi sosial melalui berbagai saluran yang tersedia. Advokasi yang dilakukan oleh NGO merupakan upaya untuk meningkatkan bargaining position masyarakat tertindas. Dalam hal ini kegiatan advokasi yang dilakukan meliputi pendidikan dan penyadaran serta pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat tertindas, pemberian bantuan hukum yang menitikberatkan pada proses litigasi dengan melakukan pembelaan hak-hak masyarakat tertindas di muka pengadilan, lobi politik yang dilakukan ke basis pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, hingga mobilisasi massa dengan melakukan aksi ataupun demonstrasi untuk mendesakkan kepentingan yang diusung dalam aksi massa tersebut.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, ‚ÄúSegala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.‚ÄĚ Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh NGO¬†ataupun organisasi lainnya, yang merupakan pembelaan hak dan kepentingan rakyat pada hakikatnya merupakan hal yang sah. Proses advokasi dapat dikatakan sebuah usaha untuk menggugat kedudukan masyarakat tertindas dalam hukum dan pemerintahan yang seharusnya setara. Sebab yang biasa diperjuangkan melalui advokasi adalah keentingan kelompok masyarakat tertindas yang umumnya merupakan mayoritas dalam negara. Mayoritas kelompok masyarakat miskin dan tertindas ini, yang seharusnya diperhatikan kepentingan dan aspirasinya malah seringkali dipinggirkan oleh penguasa. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah jauh lebih sering mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi orang ataupun kelompok tertentu yang mengakibatkan kebijakan yang dibuat tidak pro rakyat dan mengabaikan kepentingan rakyat miskin tertindas. Disinilah peran NGO¬†dalam melakukan advokasi untuk menuntut adanya pertanggungjawaban negara dalam segala sektor kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan negara sebagai Welfare State. Dan untuk melakukan hal tersebut, diperlukan adanya free public sphere yang menjamin kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul serta berorganisasi.

NGO yang memusatkan perhatian pada masalah kemiskinan, pendidikan, pembangunan berkelanjutan, hak-hak demokrasi, dan hal-hal menyangkut ketidakadilan lainnya melihat bahwa pemerintah sering membuat kebijakan yang menghambat serta membatasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, upah yang cukup, hingga lingkungan dan kehidupan yang baik. Oleh karena itu NGO merasa perlu untuk meletakkan advokasi dan merubah kebijakan sebagai agenda mendesak yang perlu dilakukan karena perubahan yang ingin dicapai akan sulit diraih ketika terbentur dengan kebijakan yang menghambat.

Upaya advokasi suatu kebijakan tidak hanya memperluas ruang demokrasi dengan partisipasi aktif masyarakat melainkan juga untuk memperkuat civil society. Ketika advokasi yang dilakukan memajukan tingkat partisipasi aktif masyarakat maka akan terbentuk beberapa perubahan di berbagai dimensi, mulai dari kemampuan mempengaruhi kebijakan, memajukan demokrasi, hingga menyeimbangkan kekuasaan sehingga tidak terpusat dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat miskin.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu harus melalui beberapa tahap pembuatan. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan sesuatu yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu para ahli membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan . Pada tahap penyusunan agenda, pembentuk kebijakan memilah masalah untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Tahap selanjutnya alternatif kebijakan sebagai pemecahan mengenai permasalahan yang telah dibahas selanjutnya diformulasikan dan disusun. Kemudian pada tahap adopsi, alternatif tersebut ditawarkan kepada badan terkait untuk kemudian diadopsi atau diloloskan salah satunya. Di tahap implementasi kebijakan diterapkan dan ditegakkan. Terakhir tahap evaluasi, kebijakan yang telah dijalankan dinilai apakah sudah memperoleh dampak yang diinginkan atau belum.

Hal terbaik terjadi ketika NGO dapat mengintervensi setiap proses kebijakan tersebut dan memasukkan kepentingan kelompok akar rumput yang dibawanya sejak awal . Tetapi pada hal tertentu dimana proses tersebut tertutup atau rahasia, aksesnya tertutup, dan tidak memungkinkan dilakukan intervensi maka proses advokasi yang dilakukan oleh NGO akan menjadi sulit.

Strategi yang sering digunakan oleh NGO diantaranya adalah kerjasama, pendidikan, persuasi, litigasi, dan kontestasi . Dalam strategi kerjasama, NGO bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki layanan negara. Lalu strategi pendidikan dimana NGO melakukan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat serta memberi informasi, analisis, dan kebijakan alternatif. Strategi persuasi yang menggunakan informasi, analisis, dan mobilisasi massa untuk mendesakkan perubahan. Litigasi yang mengusahakan perubahan melalui jalur peradilan. Dan terakhir kontestasi yang menarik garis keras dan menggunakan protes untuk menunjukkan dampak negatif kebijakan dan menggunakan pressure untuk perubahan.

Dan akhirnya ketika advokasi telah dilakukan maka NGO harus melakukan evaluasi dampak advokasi. Evaluasi dilakukan sepenuhnya berdasarkan prestasi kecil maupun besar yang didapatkan. Sukses dalam advokasi meliputi tiga dimensi, yaitu pada tingkat kebijakan, pada tingkat civil society, dan pada tingkat demokrasi . Pada tingkat kebijakan suatu proses advokasi dapat dikatakan berhasil ketika terjadi perubahan kebijakan yang dikehendaki. Pada tingkat civil society dikatakan berhasil ketika advokasi yang dilakukan memperkuat LSM dan kelompok akar rumput sehingga terbangun hubungan kekuasaan yang lebih demokratis di masyarakat dimana lembaga publik dan sektor swasta yang ada lebih bertanggungjawab. Pada tingkat demokrasi, advokasi dikatakan berhasil ketika meningkatkan free public sphere bagi NGO dan pilar penegak civil society lainnya untuk memperjuangkan aspirasi tanpa ada pembatasan.

Perlu diingat bahwa advokasi hanyalah upaya untuk memfasilitasi kepentingan rakyat tertindas dan bukanlah upaya mengerjakan semua kepentingan mereka karena hal jelek yang terjadi selama ini adalah penggiat advokasi dan organisasinya lah yang menjadi bintang atau pahlawan rakyat. Satu kunci keberhasilan proses advokasi adalah memfasilitasi rakyat tertindas sampai mereka akhirnya memiliki pemahaman dan pandangan sendiri mengenai keadaan dan masalah mereka. Advokasi yang dilakukan oleh NGO¬†harus mempertimbangkan keikutsertaan masyarakat dalam proses tersebut sehingga esensi advokasi untuk ‚ÄúMenyuarakan suara mereka yang tidak dapat bersuara dan membuat mereka menjadi bersuara.‚ÄĚ dapat terpenuhi. Karena sesungguhnya proses advokasi yang dijalankan harus mampu memberikan efek jangka panjang berupa kekuatan bagi para masyarakat tertindas untuk membela dan memperjuangkan haknya sendiri.

Image source: https://www.msdiabetes.org/advocacy-0

Reblogged : Differential Association yang Telah Dialami oleh Pelaku Tindak Pidana Terorisme

ilustrasi-teroris-merdekaORDr

Tulisan ini pernah ditampilkan di blog lama saya. Post asli dapat dilihat di : http://leblancetnoir.blogspot.co.id/2012/12/merupakan-sebuah-ilmupengetahuan-yang.html

Kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata ‚Äúcrimen‚ÄĚ yang berarti kejahatan atau penjahat dan ‚Äúlogos‚ÄĚ yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.[1]

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam The Sociology of Crime and Deliquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:

  1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
  2. Pelaku kejahatan dan
  3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya[2]

Melihat dari pengertian dan obyek dari kriminologi maka dapat dilihat bahwa kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Jika hukum pidana menurut Hezewinkel Suringa mengandung larangan dan ancaman pidana (jus poenale) serta hak negara untuk menuntut, menjatuhkan,dan melaksanakan pidana (jus puniendi). Maka disisi lain kriminologi dapat digunakan untuk mempelajari siapa dan kenapa seseorang melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dikenai ancaman pidana.

Salah satu teori yang ada dalam kriminologi diantaranya adalah Differential Association Theory yang dikemukakan oleh Sutherland. Teori ini sendiri mendasarkan pada konsep Differential Social organization yang mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses differential association. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Ada sembilan dalil yang merupakan dasar dari differential association, yaitu :

Criminal behavior is learned

Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a proccess of communication

The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups

When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes

The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable

A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorble to violation of law

Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intencity

The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning

While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values[3]

Tindak pidana terorisme menurut pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Terorisme sendiri telah menjadi masalah serius bagi masyarakat Indonesia sejak terjadinya Bom Bali pertama pada November 2002. Dengan makin meluasnya jaringan operasi yang serius, radikalisme, dan militansi hingga hari ini terorisme masih menjadi momok. Dalam kaitannya dengan Differential association, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang pelaku tindak pidana terorisme melewati proses belajar yang membentuk ideologi dan menjadikannya sebuah rasionalisasi dalam melakukan terorisme. Seringkali ideologisasi tersebut terjadi dalam proses pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Lapas menjadi School of Radicalism. Ketika kita berbicara mengenai tindak pidana terorisme maka kita akan berbicara mengenai sebuah tindak pidana dengan karakteristik yang berbeda dimana perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kepahaman mengenai tindak pidana yang dilakukan serta mengandung adanya ideologi yang menyimpang. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang berbeda bagi narapidana terorisme demi tercapainya salah satu tujuan pemidanaan yaitu memasyarakatkan narapidana sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi kembali perbuatannya (residivis).

Sebelum tahun 2008 di LP Cipinang ada hak-hak istimewa yang diberikan kepada para narapidana terorisme diantaranya kemudahan mendapatkan kunjungan, kebebasan untuk mendapatkan makanan, bahan bacaan berupa kitab-kitab dan buku-buku bertema jihad, serta kesempatan untuk memiliki handphone bagi hampir semua narapidana teroris. Bahkan narapidana terorisme diberikan kesempatan untuk membentuk semacam pesantren di lingkungan masjid di dalam LP dimana Abu Tholut, seorang residivis yang terkenal karena berkali-kali melakukan pengulangan Tindak Pidana terorisme pernah menjadi kepala sekolahnya. Dan disinilah proses Differential Association terjadi. Pesantren ini pernah memiliki murid sebanyak 300 orang narapidana biasa (non-terorisme). Tanpa disadari lapas menjadi sebuah lahan recruitment oleh jaringan teroris ketika itu. Dan hal ini sesuai dengan dalil dalam teori differential association tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, jadi tidak serta merta seseorang yang hidup dalam lingkungan kriminal menjadi kriminal tetapi juga dipelajari bersama orang lain dalam komunikasi verbal maupun non verbal.

Selain itu, tingkah laku kriminal biasa dipelajari dalam kelompok orang-orang dekat seperti keluarga ataupun teman dekat, ddan diketahui bersama banyak dari jaringan terorisme yang terbentuk dari lingkaran keluarga ataupun teman dekat, dimana komunikasi yang intensif berperan besar dalam ideologisasi para pelaku tindak pidana terorisme. Albert Reiss dan A. Lewis menemukan bahwa kesempatan melakukan perbuatan delinquent tergantung pada apakah temannya melakukan hal yang sama.

Tingkat differential association sendiri dipengaruhi oleh intensitas kontak, lamanya, dan makna dari proses tersebut kepada suatu individu. Dalam konteks school of radicalism, seseorang dalam keadaan terkungkung dan kurang informasi mendapatkan pencerahan dari seseorang yang dilihat lebih mengerti kemudian melakukan komunikasi yang intens dan lama lebih mudah menerima ideologi yang menyimpang tersebut. Itulah kenapa lapas dapat dikatakan turut menyuburkan kaderisasi jaringan terorisme.

Pelajaran yang didapat tentunya bukan hanya soal teknik melakukan tindak pidana tetapi juga rasionalisasi, motif, dorongan, serta sikap dan di point inilah ideologisasi terjadi. Sehingga berbeda dengan tindak pidana yg lain, untuk memasyarakatkan kembali pelakunya perlu adanya proses de-ideologisasi. Dimana de-ideologisasi tersebut dilakukan untuk membersihkan rasionalisasi, motif, dorongan, serta sikap yang membentuk ideologi si pelaku tindak pidana terorisme.

picture source : http://www.timesindonesia.co.id/baca/115970/20160127/122123/atasi-terorisme-pemerintah-didesak-tolak-bantuan-asing/

[1] Topo Santoso, S.H., M.H dan Eva Achjani Zulfa, S.H, 2008, Kriminologi, grafindo, jakarta Halaman 7

[2] Topo Santoso, S.H., M.H dan Eva Achjani Zulfa, S.H, 2008, Kriminologi, grafindo, jakarta Halaman 12

[3] Topo Santoso, S.H., M.H dan Eva Achjani Zulfa, S.H, 2008, Kriminologi, grafindo, jakarta Halaman 75

Reblogged: Menyoal Pemidanaan, Mari Kita Perbaiki!

‚ÄčTulisan ini pernah dimuat di blog saya yang lama. Post asli bisa dilihat di: http://leblancetnoir.blogspot.co.id/2012/01/menyoal-pemidanaan-mari-kita-perbaiki.html?m=1

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen yang menyebutkan bahwa, ‚ÄúNegara Indonesia adalah Negara Hukum‚ÄĚ. Istilah negara hukum yang digunakan di Indonesia berasal dari istilah ‚Äėrechtsstaat‚Äô atau ‚Äėthe rule of law‚Äô. Istilah rechtsstaat digunakan di negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan istilah the rule of law digunakan oleh negara-negara Anglo Saxon. Pada abad ke-20 fungsi negara hukum terus berkembang seiring dengan perkembangan penyelenggaraan negara yang terus berubah. Fungsi negara berubah dari konsep negara hukum klasik (abad ke-19) menuju negara hukum modern di abad ke-20. Konsep negara hukum klasik memposisikan fungsi negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban (nachtwatcherstaat), sedangkan fungsi negara pada konsep negara hukum modern bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan juga untuk mensejahterakan rakyatnya (welfare state). Sebagai sebuah negara hukum, maka wajar jika semua perilaku warga negara dan aparaturnya harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum. Sejalan dengan fungsi negara hukum modern tersebut, tujuan hukum harus diarahkan kepada kemanfaatan hukum, tanpa mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kepastian hukum dengan berlindung dibalik asas legalitas, namun perlu memperhatikan kemanfaatan atau hasil guna dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Indonesia mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Beberapa sanksi dalam hukum pidana tersebut kemudian langsung terkait dengan perampasan HAM berupa hak atas kemerdekaan dalam hukuman kurungan atau penjara. Bahkan dalam beberapa kasus khusus perampasan hak untuk hidup juga dapat terjadi melalui penjatuhan pidana mati. Selain itu, dalam proses penegakkan hukum pidana juga terdapat potensi pelanggaran HAM yang sangat besar karena hukum pidana kita mengatur tentang upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Melihat potensi pelanggaran HAM yang sangat besar dalam penegakkan hukum pidana maka wajar ketika terjadi revolusi di Prancis salah satu yang menjadi tuntutan adalah kodifikasi hukum pidana. Melalui kodifikasi diharapkan masyarakat mengetahui dengan jelas mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan sehingga kepastian hukum pun tercapai.

Hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan dalam arti reformasi hukum pidana sudah mengalami 3 tahap. Pada tahap pertama hukum pidana tidak lagi menyatu dengan penguasa melainkan menjadi alat kontrol penguasa, pada tahap kedua hukum bersendikan perikemanusiaan, dan pada tahap ketiga hukum berorientasi dengan iptek yang diikuti dengan fungsi peradilan menuju konsep kemanfaatan, kepastian, dan keadilan di bidang hukum. Perkembangan hukum pidana pada tahap ketiga ini sudah sesuai dengan tujuan negara untuk mengarahkan hukum demi kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat demi tercapainya sebuah negara hukum modern yang sejahtera (welfare state).

Dalam perkembangannya, wajah hukum pidana di masa lalu memiliki sanksi yang lebih jahat dari obyek kejahatannya bahkan pembentukan hukumnya memuat norma ‚Äúcriminal extra ordinaria‚ÄĚ yang diterapkan secara sewenang-wenang sehingga hukum pidana ketika itu dapat dikatakan bersifat barbar . Ketika HIR diberlakukan, sifat barbar tersebut masih nampak. Pada masa itu ketika proses penyidikan berlangsung si tersangka disiksa secara fisik maupun psikis untuk memperoleh pengakuan. Pelaksanaan penahan maupun pidana penjara pun sulit dibedakan karena penahanan dapat dilakukan sewenang-wenang tanpa surat perintah dan tanpa batasan waktu.

Menjelang abad 18 di tengah euforia pembebasan dari cengkraman penguasa yang absolut, hukum pidana mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan adanya prinsip humanity sehingga dari segi sanksi pun harus menghormati HAM . Hal tersebut berimplikasi pada pelaksanaan sanksi yang semakin baik dan dilaksanakan oleh manusia yang beradab.

Ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Sahardjo ketika menjadi Menteri Kehakiman. Ketika itu beliau tengah dalam acara penerimaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1963 . Pada saat pidato penganugerahan doktor honoris causa tersebut, Sahardjo mengemukakan bahwa penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat melainkan harus pula membina si pelanggar. Dan si pelanggar hukum bukan lagi disebut sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat dan memerlukan pertobatan melalui sistem pembinaan. Bahkan sejak tahun 1956 PBB telah menggagas tentang ‚Äúthe treatment of offender‚ÄĚ yang perlu diadaptasikan oleh negara-negara anggota PBB melalui kebijakan pidana berdasarkan ‚Äėthe Basic of Community Treatment‚Äô . Treatment adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan ke arah perbaikan atau pembinaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ada sebuah tuntutan akan perubahan dalam hukum pidana yang humanis melalui perubahan KUHP dan KUHAP. Memang hal ini akan sulit dilaksanakan mengingat sudah begitu lama mahasiswa fakultas hukum maupun para pakar hukum memahami hukum pidana hanya sebatas pada pemberian nestapa atau penderitaan bagi pelakunya. Pandangan yang demikian kemudian mempengaruhi pemahaman para penegak hukum bahwa pelaku kejahatan baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana pantas diberi nestapa sejak dalam proses penyidikan melalui penahanan hingga pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Akhirnya ketika seorang pelaku kejahatan berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) hingga dipindah ke Lapas perlakuan yang mereka terima bukan perlindungan hukum, pencerdasan, ataupun gambaran akan kesejahteraan di masa depan yang seharusnya diterima melainkan sebaliknya. Mereka cnderung mendapatkan tekanan fisik maupun psikis yang membuat mereka semakin tertekan, rendah diri, dan bahkan berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya sebagai wujud pemberontakan. Dan memang pada faktanya banyak kasus yang menunjukkan bagaimana setelah keluar Lapas, seseorang bukannya menjadi semakin baik malah semakin jahat.

Perlakuan yang keras acap kali dirasakan oleh para tersangka/terdakwa/terpidana yang dari segi ekonomi lemah. Sedangkan bagi mereka yang memiliki uang dapat menikmati beragam fasilitas di Rutan atau Lapas tempat mereka berada. Disini kita bisa melihat sebuah bentuk diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Perilaku suap-menyuap yang dilakukan membuat para narapidana lebih diistimewakan oleh oknum pejabat yang ada di Lapas. Sedangkan bagi yang tidak mampu memberikan apa-apa tentu akan diperlakukan sebaliknya. Bukan hanya tidak diperhatikan tapi juga mendapat perlakuan yang cenderung kurang atau tidak manusiawi. Bahkan di dalam Lapas pun akhirnya dikenal adanya blok-blok berdasarkan kelas sesuai dengan tingkat fasilitas dan perhatian yang diberikan oleh para petugas Lapas.

Dari sekian banyak permasalahan yang ada, efektivitas penahanan dan pidana penjara pun dipertanyakan. Ruh dari penegakkan hukum pidana di Indonesia juga dipertanyakan, apakah pidana hanya mengenai pemberian nestapa atau sedang menuju arah yang lebih humanis, yang memanusiakan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan jawaban atas pertanyaan di atas. Hal ini agar permasalahan tersebut tidak mengganggu usaha penegakkan hukum pidana serta agar penegakkan hukum pidana selain menjanjikan kepastian hukum tetapi juga membawa kemanfaatan bagi masyarakat. VIVA JUSTICIA!!!

pic from : http://www.rae-kuntzsch.de/links.htm

  1. Bambang Poernomo, Reformasi dan Dinamika Peradilan Indonesia, Makalah, dalam Bahan Kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, (Jakarta : Universitas Jayabaya, 2001)
  2. Bambang Poernomo, Perkembangan Adaptasi Sanksi Pidana Dalam Lingkup Asas Hukum Pidana, Makalah, disampaikan pada Tim Kajian Hukum Pidana BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, dalam Bahan Kuliah ‚ÄúHukum Pidana Dinamika Perubahan ‚ÄėReform, Repair and Replace‚Äô Norma Hukum dan Sanksi Hukum Pidana Dari Kemajuan Standar Hukum Masyarakat Internasional‚ÄĚ, (Jakarta : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, tt)
  3. Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1985)
  4. Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung : Alumni, 1982)