Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pribadi, Etiskah?

Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pribadi, Etiskah?

Publik kembali disuguhkan fenomena pejabat yang melewati batas dengan adanya surat bernomor 271/KSAP/DPR RI/VI/2016 dari Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) DPR-RI kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Surat tersebut berisi permintaan kepada KJRI untuk melakukan penjemputan serta pendampingan kepada Shafa Fadila Fadli, anak dari Fadli Zon yang merupakan Wakil Ketua DPR-RI dari Partai Gerindra. Selain Fadli Zon, rupanya Rachel Maryam selaku anggota DPR-RI dari Partai Amanat Nasional juga meminta ‘layanan’ dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris untuk kunjungan keluarga pada bulan Maret lalu.

Bukan kali ini saja, belum lama publik juga sempat diramaikan oleh surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Maret lalu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Surat yang berisi permintaan fasilitas untuk Wahyu Dewanto, salah satu kolega Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi tersebut ditembuskan kepada Konsul Jenderal RI di Sidney dan Duta Besar RI untuk Australia di Canberra. Fasilitas yang diminta adalah transportasi dan akomodasi selama kunjungan pribadi Wahyu dan keluarga ke Australia. Wahyu sendiri adalah politisi Partai Hanura yang saat surat tersebut dikeluarkan sedang menjabat sebagai anggota DPRD DKI. Yang menjadi pertanyaan, apakah baik secara hukum maupun etika politik permintaan fasilitas oleh para pejabat publik tersebut dapat dibenarkan?

Perkara surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal KemenPAN-RB kemudian meredup seiring berjalannya waktu. Tidak ada pemberitaan lebih lanjut bagaimanakah tindak lanjut yang diambil terhadap permasalahan tersebut. Berbeda dengan Wahyu Dewanto, nasib Fadli Zon dan Rachel Maryam agak sedikit berbeda karena keduanya dilaporkan oleh Koalisi Anti Katabelece kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Koalisi tersebut merupakan gabungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Center, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Oleh Koalisi Anti Katabelece keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, Sanak Famili, dan golongan.”

Fadli Zon sendiri mengaku tidak ambil pusing dengan laporan tersebut karena tidak merasa melanggar undang-undang dan tata tertib. Ditambah ia merasa hanya meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Konsulat Jenderal di New York mengenai kegiatan anaknya dan sudah memberikan uang penggantian biaya penjemputan. Dari apa yang dikemukakan oleh Fadli Zon tersebut dapat dilihat bahwa pemahaman pejabat publik mengenai wewenang yang dimiliki serta batasannya masih minim.

Wewenang adalah kekuasaan (macht) yang dilembagakan. Sehingga berbeda dengan kekuasaan, dalam pelaksanaan wewenang terdapat pembatasan. Dalam hukum administrasi negara dikenal konsep, “geen bevoegdheis zonder verantwoordelikjkheid” atau dalam bahasa inggris, “there is no authority without responbility.” Dalam hal ini, pembatasan dari wewenang yang dimiliki seorang pejabat publik selain peraturan perundang-undangan adalah pertanggungjawaban, dimana wewenang dan pertanggungjawaban merupakan dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konsep kedaulatan rakyat menurut John Locke dan J.J. Rosseau, negara mendapatkan wewenangnya dengan berlandaskan perjanjian yang disepakati oleh rakyat (istilah yang digunakan oleh John Locke adalah pactum, sementara J.J Rosseau menggunakan istilah contract social). Wewenang yang diperoleh pejabat publik sebagai turunan dari kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada negara tentunya tidak pantas jika dilewati batasnya secara tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Indriyanto Seno Adji, membagi pengertian penyalahgunaan wewenang menjadi 3 (tiga) wujud dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline, yaitu :

  1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; dan
  3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sementara, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, penyalahgunaan wewenang (detournemen de pouvoir) diartikan sebagai, “menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.” Jika dikaitkan dengan azas ultra vires, seorang pejabat publik seharusnya “rechmatigheid” dalam menggunakan wewenangnya atau “doing the right thing” dan “in the right way.” Pejabat publik berwenang untuk melakukan kunjungan kerja keluar negeri  dan difasilitasi dalam rangka melakukan tugasnya sebagai pejabat publik tersebut. Namun dalam hal ini, tindakan para pejabat publik yang meminta untuk difasilitasi dalam kunjungan pribadi ke luar negeri menurut saya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Lantas bagaimana dari sudut pandang etika politik?

Sebagai seorang pejabat publik, sudah sepantasnya etika menjadi pertimbangan dalam bertindak dan berbuat. Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa, “observation shows us, first, that every city (polis) is a species of association,and,secondly, that all associations come in to being for the sake of some good—for all man do all their acts with a view to achieve something whics is, in their view, a good. It is clear therefore that all associations aim at some good, and that the particular association which is the most sovereign of all, and includes all the rest, will pursue this aim most, and will thus be directed to the most sovereign of all goods.This most sovereign and inclusive association is the city (polis), as it is called, or the political association.” Dalam hal ini, persekutuan politik ditekankan untuk mencapai kebaikan paling tinggi atau “the most sovereign of all” sehingga mendahulukan kepentingan pribadi tentunya tidak sesuai dengan tujuan politik itu sendiri.

Menurut Paul Ricoeur, tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Lagi-lagi yang ditekankan adalah upaya untuk kebaikan bersama yang lebih luas dari sekedar kebaikan pribadi, kelompok, dan/atau golongan. In term of politic ethics, saya memandang kesadaran mengenai perlunya suatu etika politik dapat dilihat dari keberadaan peraturan mengenai kode etik hampir di setiap lembaga negara termasuk DPR RI. Namun, realitas politik menggambarkan bahwa ego dan kepentingan pribadi kerap dinomorsatukan. Oleh karena itu, saya bisa katakan apa yang dilakukan oleh para pejabat publik hari ini merupakan contoh bahwa etika politik yang ada tidak dijadikan landasan untuk bertindak dan kasus-kasus yang mencuat bisa jadi hanya sebagian kecil dari gunung es yang ada.

Dalam kasus Fadli Zon, ia mengungkapkan bahwa ia hanya menginstruksikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melaksanakan lapor diri atas anaknya kepada KJRI di New York. Jikapun benar Fadli Zon tidak meminta Sekretariat Jenderal mengajukan permohonan fasilitasi, namun tindakan meminta Sekretariat Jenderal DPR RI mengurus lapor diri saya nilai berlebihan. Lagipula mengurus lapor diri untuk kunjungan pribadi tidak masuk dalam tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari Sekretariat Jenderal DPR RI tepatnya Kepala Biro KSAP. Saya tidak mau menilai apakah benar atau tidak Fadli Zon hanya meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengurus lapor diri, saya hanya dapat berharap semoga pemeriksaan dan persidangan di MKD dapat berjalan secara adil dan transparan.

Ingat! Lord Acton pernah berkata, “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.” Menurut saya definisi korupsi termasuk dan tidak terbatas pada apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 saja melainkan banyak sekali hal kecil yang tanpa kita sadari bisa menjadi pintu masuk untuk korupsi. Jangan remehkan hal-hal kecil karena dari kumpulan hal-hal kecil itulah kebiasaan dan pembiaran lahir sehingga menjadi suatu hal yang besar. Stay sharp and cheerio!

Salam,


Sumber :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI

Indriyanto Seno Adji,  Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana

Soehino, Ilmu Negara

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi

Aristotle, Politics

Materi kuliah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi

http://ordysmm.blogspot.co.id/2010/06/politik-menurut-lao-tzu-dan-aristoteles.html

Welcome to my new site!

Selamat datang di laman baru saya!

Di laman ini saya akan menulis mengenai hal-hal yang saya sukai. Disini kamu dapat menemukan pemikiran saya mengenai isu hukum, ekonomi, pemerintahan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Selain itu, kamu juga dapat menemukan catatan perjalanan, foto, resensi buku, serta hal-hal random lainnya.

Oh, saya hampir lupa. Saya menyediakan diskusi dan konsultasi hukum gratis lho. Jika kamu punya pertanyaan mengenai masalah hukum kamu bisa kirim pertanyaan kamu via tab contact di atas atau melalui email di aj.azizahamalia@gmail.com. Saya dengan senang hati akan membantu kamu menemukan jawabannya. Blog ini saya buat dwi-bahasa ya, jadi kamu bisa menemukan beberapa post saya dalam bahasa inggris dan lainnya dalam bahasa indonesia. Enjoy!


Welcome to my new site!

In this site I will post about things I am interested in. Here you can find my thoughts about latest law, economy, government, environmental issues, etc. Besides, you can also find my travel story, photos, book review, and random things.

Oh, almost forgot. I provide legal discussion and consultation for free. So, if you have some questions about legal matters you can send your questions via contact or by email at aj.azizahamalia@gmail.com. I will gladly help you to find the answers. This blog supposedly bilingual, so some of my posts will be in English and the others will be in Bahasa. Enjoy!